Buka Rakor Sensus BPS 2020, Wakil Wali Kota Langsa Minta Jangan Ada Lagi Perbedaan Data

Untuk menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah, dirinya meminta Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membuat sebuah MoU antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BPS Kota Langsa .

Ke depan seluruh data yang ada harus dikelola secara terpadu dan profesional.

Sehingga OPD mana pun yang perlu data, baik untuk perencanaan, evaluasi, monitoring, dan intervensi program, hanya bersumber dan mengacu pada satu sumber data saja.

Wakil Wali Kota juga menegaskan agar seluruh OPD terkait bersama-sama dengan BPS dan Dinas Kominfo untuk segera menjalankan amanat Perpres, yakni Satu Data Indonesia untuk pembangunan Kota Langsa.

Sementara Kepala BPS Kota Langsa, Teti Darmawati SE, melaporkan, BPS akan melakukan sensus penduduk dalam dua tahap, tahap pertama adalah pencacahan lengkap yang akan dilakukan di tahun 2020.

Di tahapan ini akan ada 22 pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh responden, seperti nama, alamat, pekerjaan, pendidikan dan perumahan.

Lalu pada tahap kedua, adalah pencacahan sampel yang akan dilakukan di tahun 2021, dengan mengajukan 82 pertanyaan yang lebih detil.

Untuk pertama kalinya, sensus penduduk 2020 akan menggunakan metode kombinasi dengan cara menggunakan data Dukcapil sebagai data dasar.

Tujuannya, agar menghasilkan satu data Kependudukan. Kegiatan ini sudah dilakukan di Pusat antara Ditjen Dukcapil dengan BPS RI.

Kemudian yang kedua, pengumpulan data akan dilakukan dengan 3 moda. Sensus Penduduk Online (Mandiri) akan dimulai pada tanggal 15 Feb-31 Maret 2020 dengan cara mengakses web sensus.bps.go.id.

Kepada masyarakat yang belum mengikuti Sensu Penduduk Online, akan didatangi petugas sensus yang akan melakukan wawancara dengan menggunakan hp atau kuesioner di bulan Juli 2020.

"Nantinya petugas BPS akan berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun semua desa di daerah ini,” imbuhnya. (*)