‘Bergerilya’ di Kementerian untuk Kepentingan Aceh  

H Ruslan M Daud (HRD) adalah politisi Partai Kebangkitang Bangsa (PKB) asal Aceh duduk di Komisi V DPR RI. Saat reses di penghujung Desember 2019 sampai awal Januari 2020, HRD mendatangi daerah pemilihan (Dapil) Aceh II didampingi pejabat dari kementerian terkait. Ia bertemu dengan banyak kalangan seperti ulama, cendikiawan, pemuda, LSM, pemerintah daerah, dan lain-lain. Ruslan dan rombongan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat dan kemudian langsung mencarikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mengemuka.

Lahir di Samalanga, Bireuen 1970, HRD adalah alumni Dayah MUDI Mesra Samalanga. Ia pernah memimpin Bireuen pada periode 2012-2017.  Sebelumnya, HRD menekuni dunia bisnis di Malaysia hingga mengantarkannya menjadi salah satu saudagar berdarah Aceh yang diperhitungkan di negeri jiran tersebut. Bahkan, Ruslan pernah dipercayakan menjadi Direktur Aceh World Trade Centre (AWTC). Sebelumnya, ia juga aktif di  GAM dan setelah damai mendirikan Partai Aceh bersama tokoh GAM lainnya.

Latar belakangnya sebagai santri dan kedekatannya dengan sejumlah ulama di Aceh menjadi salah satu modal besar yang  mengantarkan HRD ke Senayan melalui PKB. Lalu apa saja yang ia temukan saat reses dan apa tindak lanjut yang perlu diambil setelah reses? HRD menuturkannya kepada wartawan Serambi, Fikar W Eda, dalam satu percakapan di ruang kerjanya Lantai 14 Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020) lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Anda baru  saja menyelesaikan masa reses pertama sebagai anggota Komisi V DPR RI. Apa yang  Anda peroleh?

Banyak sekali aspirasi yang disampaikan. Saya bertemu banyak kelompok masyarakat  di kabupaten/kota Dapil  Aceh II. Meski tupoksi saya di Komisi V membidangi infrastruktur,  aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak hanya sebatas infrastruktur namun ada beragam masukan. 

Bisa dijelaskan lebih rinci, bagaimana maksudnya?

Begini. Semua stakeholder menyampaikan kebutuhan terkait infrastruktur. Karena kebanyakan masyarakat kita di Aceh petani, tentu mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur pertanian seperti irigasi, waduk, jalan atau jembatan untuk mengangkut hasil pertanian. Sementara masyarakat kota membutuhkan pasar yang bersih, lingkungan yang nyaman dan kesedian air bersih yang memadai dan lain-lain. Begitu juga tokoh ulama dan kalangan pesantren menyampaikan kebutuhan infrastruktur kedayahan. Belum lagi masyarakat Aceh yang membutuhkan rumah layak huni serta lingkungan yang bersih. Inilah sebagian kecil dari begitu banyak keluhan masyarakat yang saya dengar selama reses di Dapil Aceh 2.

Menurut penilain Anda, apakah infrastruktur di Aceh masih sangat kurang?

Sangat kurang dalam berbagai aspek. Misalkan infrastruktur pertanian seperti irigasi. Terdapat banyak irigasi yang membutuhkan perbaikan total di semua kabupaten/kota dalam dapil Aceh II. Begitu juga infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian besar pemerintah pusat terutama jalan-jalan nasional termasuk juga fasilitas keselamatan pengguna jalan.   Di Kota Lhokseumawe misalnya, Wali Kota minta dibangun Jembatan Evakuasi yang menghubungkan Pusong dengan Kandang, Bupati Aceh Timur meminta dibangun Jalan Elak Kota Idi.  Begitu juga dengan Wali Kota Langsa yang meminta dibangun Jalan Lingkar Kota Langsa, masyarakat Bireuen meminta segera dibangun jalan dua jalur, pengaman pantai dan daerah aliran sungai. Tidak kalah pentingnya juga infrastruktur perhubungan laut dan udara yang dapat  menghubungkan Aceh dengan wilayah lain termasuk luar negeri dengan mudah.

Menurut Anda, apakah kondisinya sudah sangat mendesak?

Kalau kita dengar suara rakyat, mereka maunya segera ada perbaikan. Sebab mereka sangat butuh. Kalau perlu besok selesai..ha..ha..begitulah besarnya harapan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur.

Menurut Anda, infrastruktur apa saja yang paling mendesak?

Keadaannya sama. Mulai dari Irigasi, Jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan dan lain-lain. Intinya, masyarakat semua butuh sebab terkait langsung dengan kehidupan mereka. Perlu juga dicatat bahwa infrastruktur yang adil dan merata adalah bagian dari instrumen pelekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Lalu apa yang akan Anda lakukan terkait semua aspirasi itu?

Saya himpun semua. Kita susun dan kita sampaikan sesuai bidang masing-masing. Komisi V bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS dan sebagainya. Jika aspirasi masyarakat bukan bahagian dari Tupoksi saya di Komisi V, saya siap menjembataninya dengan komisi terkait. PKB punya kader di semua komisi dan kami saling bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing.