‘Bergerilya’ di Kementerian untuk Kepentingan Aceh  

Apakah kementerian terkait langsung menindaklanjuti seluruh usulan tersebut?

Tentu saja butuh pengawalan yang serius. Kita harus berkomunkasi dengan mitra kerja terutama dengan pengambil kebijakan. Sebagai contoh, saya sedang memperjuangkan pembangunan kereta api di Aceh. Akhir pekan lalu, saya memfasilitasi pertemuan Bapak Plt Gubernur Aceh, saya, dan Bapak Menteri Perhubungan untuk memikirkan solusinya supaya pembangunan kereta api di Aceh dapat dipercepat. Intinya, saya datang dan bahas semuanya. Ya semacam gerilya..lah.  Kalau  dulu ada istilah gerilya di hutan, sekarang kita gerilya di kementerian ...ha..ha..

Dulu Anda Bupati Bireuen 2012-2017, sekarang anggota DPR RI. Apa bedanya?

Jelas berbeda. Secara fungsi, Bupati menjalankan fungsi eksekutif. Sementara DPR  menjalankan fungsi legislasi, pengganggaran dan pengawasan. Secara ruang lingkup kerja, jelas lebih luas jangkauannya sebagai anggota DPR RI. Kalau sebagai Bupati, saya cuma bisa mengelola satu kabupaten. Sementara anggota DPR RI, punya kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang-Marauke. Tentu saja sebagai perwakilan dari Aceh, saya mengutamakan kepentingan Aceh, lebih khusus lagi di delapan kabupaten/kota dalam dapil Aceh II.

Selama reses, Anda juga menyempatkan diri bertemu pengurus NU dan PKB sekaligus. Apa misinya?

Begini, secara historis PKB didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai instrumen politik warga nahdliyin. Meski sekarang tidak semua anggota NU ada di PKB, tapi faktanya PKB lahir dari NU. Jadi, mengeratkan PKB dengan NU adalah sebuah keniscayaan. Alhamdulillah, semangat ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di Aceh terutama NU dan PKB serta warga nahdliyin.

Banyak pihak menilai Anda fokus memperjuangkan kepentingan dayah, apa yang melatarbelakangi Anda?

Ada amanah dari Abu Mudi selaku Ayah Rohani saya. Kalau para alumni tidak mendirikan pesantren, maka bantulah dayah melalui cara lain. Sebagai alumni dayah yang berkecimpung di dunia politik, saya membantu sesuai kapasitas saya melalui jalur politik. Bagi saya, ini juga merupakan bagian yang tidak terlepas dalam menyukseskan pendidikan dayah.

Untuk mendorong percepatan pembangunan Aceh, apa yang dibutuhkan?

Pertama kita harus kompak dan bersatu. Eksekutif dan legislatif di Aceh harus solid. Begitu juga anggota DPR dan DPD RI asal Aceh harus seirama dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh. Demikian juga ulama dan umara harus bahu-membahu dalam membangun Aceh. Intinya, ketika dihadapkan untuk kepentingan Aceh, kita harus satu suara walaupun latar belakang politik berbeda-beda.

Anda dikenal begitu intensif di Komisi V, termasuk skala publikasi yang begitu luas. Bahkan banyak yang mengatakan, Anda mau maju ke pemilihan gubernur Aceh. Apakah ini benar?

Ha..ha...rupanya ini yang dikejar, kayaknya ini pertanyaan inti. Apakah ini termasuk pertanyaan orderan? Ha..ha…Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ingin fokus di DPR. Sebab, ini yang diamanahkan oleh para Abu dan rakyat di pundak saya. Jadi, saya tegaskan bahwa saya belum ada keinginan untuk maju di pemilihan gubernur. Biarkan saya emban tugas sebagai wakil rakyat dulu. Namun, saya siap memperjuangkan kandidat gubernur yang direkomendasikan oleh ulama. Sebab, saya yakin bahwa yang direstui oleh ulama tentu yang terbaik untuk Aceh ke depan. (*)