Salam

On The Track; Modal Besar untuk Menjadi Lebih Baik  

Pemerintah Aceh mendapat predikat B dari hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019

On The Track; Modal Besar untuk Menjadi Lebih Baik   
Humas dan Protokoler Setda Aceh
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (10/2/2020). Pemerintah Aceh mendapat predikat B pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2019. 

Pemerintah Aceh mendapat predikat B dari hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019. AIni artinya kinerja Pemerintah Aceh sudah sesuai jalur," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo seusai menyerahkan SAKIP Award kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. >Sesuai jalur= atau on the track itu bermakna Pemerintahan Aceh sudah beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya. Dengan kata lain sudah akuntabel, atau dapat dipertanggungjawabkan.

Menpan RB mengatakan, Pemerintah Aceh mendapat nilai 63,78 atau predikat B. Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding capaian kinerjanya sudah cukup memadai. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil menunjukkan outcome yang baik.

Sedangkan Nova mengingatkan, Meski dinilai baik, namun masih ada koreksi dari Kemenpan RB. Untuk itu, seluruh aparatur harus terus memperbaiki kinerja, dan tentu saja kami membutuhkan dukungan dari masyarakat Aceh. Masukan, kritik, dan saran yang membangun tentu sangat kita harapkan untuk kerja-kerja pelayanan yang lebih prima di masa mendatang.

Sesungguhnya, jarang-jarang pemerintah di Aceh, baik pemprov maupun pemkab/pemko mendapat penghargaan itu. Karenanya, masih banyak masyarakat Aceh termasuk birokrat yang belum cukup paham mengenai SAKIP Award. Untuk itu, kita jelaskan sekilas tentang hal itu.

Penjelasannya begini, ASistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, efektif. Itulah yang disebut SAKIP@.

Akuntabilitas yang sering ditekankan Nova kepada jajaran Pemerintah Aceh merupakan kata kunci dari sistem tersebut. SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Di dalamnya disebutkan, ASAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.@

Singkat kata, tujuan sistem tersebut adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran dari sistem dimaksud adalah terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Nah, bagi Pemerintah Aceh yang sudah mendapat nilai B, tentu belum boleh berpuas hati. Seperti ajakan Plt Gubernur tadi, bahwa jajaran pemerintah Aceh masih harus kerja keras untuk lebih baik lagi. Tentu saja mendapat predikat A. 

Dan, predikat B yang sudah diraih itu pastilah menjadi modal besar bagi Pemerintah Aceh untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi. Hasil yang lebih baik bukan sekadar mengejar predikat A, tapi yang lebih penting adalah membuat masyarakat puas pada layanan birokrasi, termasuk di dalamnya kesuksesan pelaksanaan program-program penyejahteraan masyarakat.

Sebagai penegasan, SAKIP ini mendorong operasional pemerintahan yang berorientasi kinerja, bukan berorientasi kerja. Pemerintahan yang berorientasi kinerja atau hasil mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang mendukung. Artinya, segala program atau kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik. Sedangkan pemerintahan yang berorientasi kerja, hanya berfokus pada penyerapan anggaran, dan terlaksananya program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Yang paling penting, dengan disiplinya penerapan SAKIP, kita harapkan ke deapannya tidak ada lagi hasil kerja pemerintah yang mubazir. Contohnya bangunan-bangunan telantar.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved