Salam

Tuntaskan MoU Helsinki, Jangan Kecewakan Aceh  

HARIAN Serambi Indonesia edisi Jumat kemarin mewartakan bahwa Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar menemui Presiden Jokowi

Tuntaskan MoU Helsinki, Jangan Kecewakan Aceh   
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) berjalan bersama mantan petinggi GAM Malik Mahmud Al Haythar (dua kanan) dan Muzakir Manaf (tengah) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). 

HARIAN Serambi Indonesia edisi Jumat kemarin mewartakan bahwa Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar menemui Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Ia didampingi Ketua Partai Aceh (PA) merangkap Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Muzakir Manaf (Mualem), Bupati Pidie Jaya Ayub Abbas, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, tokoh GAM Darwis Jeunib, dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Dr Muhammad Rafiq.

Pertemuan tersebut antara lain membahas tentang implementasi isi perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 tahun silam.

Menurut Wali Nanggroe, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan bahwa perdamaian Aceh sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Namun, masih ada beberapa klausul di dalam MoU Helsinki yang belum terealisasi.

Ia memohon perhatian dan kesungguhan dari Presiden Republik Indonesia untuk merealisasikan secepatnya poin-poin yang belum implementatif tersebut. Apalagi, menurut Malik Mahmud, setelah 15 tahun perdamaian Aceh, arah pembangunan dan ekonomi Aceh dinilainya belum berjalan maksimal.

Salah satu poin yang ia minta dituntaskan adalah soal tanah pertanian yang layak yang telah dijanjikan untuk para kombatan, tapol dan napol GAM, serta masyarakat korban konflik, tapi hingga kini belum terwujud. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kantor Presiden, Moeldoko, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto dan Agung Laksono selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pertemuan ini tentu saja bukan pertemuan biasa. Bagi elite GAM bertemu langsung dengan Presiden RI merupakan pilihan yang tepat sekaligus strategis, mengingat sudah lebih dari 15 tahun MoU Helsinki ditandatangani, tapi masih ada sekitar 10 dari 71 butir nota kesepahaman tersebut yang belum terealisasi.

Bertemu langsung dengan Presiden bisa dimaknai sebagai realitas bahwa pihak GAM sudah kehabisan cara dan kesabaran untuk terus-menerus setiap tahun menyuarakan agar butir-butir MoU Helsinki benar-benar direalisasi secara tuntas. Kewajiban di pihak Pemerintah RI untuk melaksanakan butir- butir tersebut sejatinya berada  ada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, pada masa beliaulah perdamaian Aceh digagas dan diwujudkan.

Namun, hingga periode kedua masa jabatan SBY berakhir lebih 13 poin dari 71 pasal MoU tersebut yang belum terwujud. Beberapa utang politik RI terkait MoU Helsinki pada masa SBY akhirnya ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh penerusnya, Presiden Jokowi. Di antaranya adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh. Masih di tahun yang sama, Presiden Jokowi meneken pula Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas di Aceh. Inilah PP yang memungkinkan Aceh berdaulat secara ekonomi.

Nah, semua itu menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk merespons dan memenuhi kewajiban Pemerintah RI atas butir-butir MoU yang belum tuntas. Atas sasar komitmen dan pengalaman tersebut kita yakin kedatangan Wali Nanggroe bersama sejumlah elite  AM ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Jokowi dua hari lalu akan menghasilkan respons positif dari pemerintahan Jokowi. Apalagi Presiden Jokowi langsung menugaskan Moeldoko untuk mempelajari pasal-pasal MoU yang belum terealisasi tersebut untuk segera dipenuhi.

Media ini hanya bersaran kepada pemerintah pusat agar benar-benar menunjukkan komitmen terhadap pentingnya memenuhi sebuah janji politik. Apalagi secara teori  eperdataan bahwa janji itu mengikat sebagaimana dalil yang berlaku universal: pactum sunt servanda.

Keseriusan pemerintah pusat untuk menuntaskan kewajibannya di dalam MoU Helsinki yang belum tertunaikan hingga perjanjian damai ini berumur 15 tahun sifatnya mutlak. Hal ini sekaligus akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan menghargai komitmen serta janji-janjinya meskipun janji itu terhadap bekas pemberontak. Terakhir, jangan lagi membuat Aceh kecewa, apalagi  emperdayainya, karena Aceh selalu punya cara tersendiri untuk melampiaskan kekecewaannya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved