Sengketa Tapal Batas di Batee Pidie, 3 KK di Gampong Rungkom Terkurung, Begini Kondisinya

Mereka selama ini sangat sulit untuk beraktivitas atas akses keluar masuk karena pekarangan ketiga rumah mereka telah dipagari dengan bambu.

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Ekses konflik tapal batas dua gampong Rungkom dan Crueng, Kecamatan Batee, Pidie menyebabkan tiga Kepala Keluarga (KK) terkurung.

Tiga KK ini di Gampong Rungkom, Kecamatan Batee, Pidie.

Selama dua pekan terakhir terkurung akibat dipagari pasca konflik sengketa tapal batas tersebut.

M Jafar, tokoh masyarakat Gampong Rungkom, Batee, kepada Serambinews.com, Selasa (25/2/2020) mengatakan, ketiga KK yang terkurung itu masing Nurdin, Anwar Ishak, dan Nurhayati.

Mereka selama ini sangat sulit untuk beraktivitas atas akses keluar masuk karena pekarangan ketiga rumah mereka telah dipagari dengan bambu.

• Mobil Rombongan Mahasiswa Kecelakaan di Subulussalam, Ketua BEM Fakultas Ushuluddin UIN Meninggal

• Cara Sederhana Cegah Penyakit Jantung di Usia Muda, Perbanyak Tawa dan Olahraga

• Dinkes Sisir Krueng Ceuko, Temukan 36 Orang Terjangkit Scabies

"Akibat pemagaran ini telah memberi dampak terhadap terbatasnya akses mobilisasi warga.

Sehingga belasan warga dari ketiga KK itu saat ini seperti terisolasi karena ruang lingkungan telah terpagari," ujarnya.

Sayangnya saat anak-anak hendak bersekolah atau mengaji terpaksa pagar dibuka secara paksa dengan diselimuti rasa cemas serta was-was.

Menurut M Jafar, sejatinya persoalan konflik antar kedua gampong ini jangan menjadikan warga menjadi korban.

Akan tetapi kedua belah pihak terus mencari solusi untuk menyelesaikan tapal batas yang menjadi objek dari sasaran klaim masing-masing.

"Saya sangat berharap pihak pemerintah dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak ada warga tang terkurung hanya gara sengketa tapal batas ini," jelasnya.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST kepada Serambinews.com, Selasa (25/2/2020) mengatakan, pihaknya segera memerintahkan tim untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas antar kedua ganpong tersebut.

"Persoalan ini mesti segera diselesaikan agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama masyarakat yang memiliki hak akses hidup secara menyeluruh,"jelasnya.