Terkait Persoalan Guru Honorer, Komisi I DPRK dan Disdikbud Aceh Selatan Gelar Rapat

Terkait Persoalan Guru Honorer, Komisi I DPRK dan Disdikbud Aceh Selatan Gelar Rapat

Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Menindak lanjuti hasil audiensi guru honorer ke DPRK Aceh Selatan beberapa hari lalu, dimana sebagian besar guru honorer di sekolah dasar (SD) dan SLTP di Aceh Selatan belum memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan belum terdaftar di Dapodik.

Komisi I DPRK dan Disdikbud Aceh Selatan, Rabu (26/02/2020) langsung menggelar rapat dan membahas persoalan tersebut.

Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Velly Hidayat usai melaksanakan rapat dengan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Aceh Selatan, di ruang rapat gedung DPRK setempat mengatakan Dinas membolehkan untuk membayar upah tenaga honorer yang sudah memiliki NUPTK dari hasil pergunaan 50 persen dana BOS.

"Itu patut kita apresiasi, namun tidak sedikit protes dari para tenaga guru honorer yang tidak memiliki NUPTK, sebab untuk mendapatkan honorariumnya tentu harus memiliki NUPTK. Kami minta kepada Disdikbud Aceh Selatan untuk betul-betul serius memperhatikan nasib para tenaga guru honorer yang belum memiliki NUPTK, agar bisa segera memiliki NUPTK," pinta Velly.

Pada pertemuan itu, tambah Velly, pihaknya juga minta Disdikbud Aceh Selatan untuk dapat memberikan resume dari hasil rapat di Dinas nantinya dan sekaligus data jumlah tenaga guru honorer yang memiliki NUPTK maupun tidak.

• Juli FC Menang Adu Penalti, Petang Ini, Bintang Selatan Lawan PSPR

• Bank Indonesia Benam Kuda Laut, Besok PORA Bireuen Lawan Dispora Binjai Sumut

• Sumur Bor Semburkan Lumpur Bercampur Gas, DLH Pidie Turunkan Petugas

"Jika tenaga guru honorer ini dirumahkan, maka dengan segera bisa direkrut menurut prioritas sesuai kebutuhan di sekolah-sekolah, baik SD maupun SLTP yang ada dalam Kabupaten Aceh Selatan," sarannya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Selatan, Azhar SPd menjelaskan, bahwa hasil rapat pihaknya dengan dewan tersebut akan disampaikan kepada Kadis dan selanjutnya akan dibahas secara bersama - sama, termasuk aspek hukumnya terkait penyaluran SK NUPTK.

"Kita akan bahas di Dinas, untuk saat ini berhubungan Kadis Disdikbud sedang berada di luar daerah. Jadi hasil kesepakatan di dinas nanti selanjutnya kita konsultasi dan bahas kembali dengan DPRK. Terkait pertemuan hari ini belum ada hasil, yang jelas nanti kita konsultasi dengan kadis dan sekaligus ke pimpinan daerah," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah guru honorer tingkat SD dan SMP di Aceh Selatan, Senin (24/02/2020) beraudensi ke Komisi I DPRK Aceh Selatan. Kedatanganya mereka ke DPRK setempat ini dalamrangka mempertanyakan SK Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang belum dikeluarkan oleh Pemkan setempat.

• Tangkap Bandar Sabu di SPBU Samudera, Polisi Lepaskan Tembakan

Kepada anggota dewan, para guru honore ini mengaku sangat dirugikan dengan belum dikeluarkannya SK NUPTK dimaksud, sebab mereka tidak bisa menerima gaji sebesar 50 persen dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana Permendikbud Nomor : 8 tahun 2020.

Para guru honorer ini mengaku sejauh ini mereka telah mengurus SK NUPTK tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Selatan. Namun upaya mereka untuk mengurus SK tersebut belum mebuahkan hasil.

"Kami diminta bersabar. Karena kami belum memiliki SK kontrak," ungkap guru honorer tersebut di hadapan Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Velly Hidayat yang turut didampingi anggota lainnya, yakni Darman SP MM, dan Masridha ST.

Mereka menyatakan, kendala belum keluarnya SK kontrak karena Pemkab Aceh Selatan belum membuka rekrutmen tenaga kontrak untuk tenaga pendidikan. "Persoalan ini juga menimpa guru - guru honorer SD dan SMP lainnya di Aceh Selatan. Kami berharap, Komisi I DPRK Aceh Selatan memperjuangkan nasib kami ini," harap para guru honore tersebut.