Info Aceh Singkil
Inilah Program Legislasi DPRK Aceh Singkil 2020
Prolegda itu masing-masing Rancangan Perubahan Qanun Nomor 3 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil
Penulis: Dede Rosadi | Editor: Nur Nihayati
Prolegda itu masing-masing Rancangan Perubahan Qanun Nomor 3 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil
SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, telah menetapkan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2020.
Total ada 13 rancangan qanun yang masuk dalam Prolegda tahun 2020. "Sepuluh usulan Pemda tiga dari inisiatif DPRK," kata H Amaliun Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Senin (2/3/2020).
Prolegda itu masing-masing Rancangan Perubahan Qanun Nomor 3 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022.
Kemudian Rancangan Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan Pemeliharaan Hewan Ternak. Lalu Rancangan Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan.
• Ratusan Peserta Ikuti Kontes Burung Berkicau
• Malam Ini, Ormas Islam di Aceh Gelar Aksi Peduli Muslim India dan Suriah
• Pria Ini Kisahkan Pemeriksaan Virus Corona yang Dia Alami, Dikarantina 14 Hari dan Ini Hasilnya
Berikutnya Rancangan Qanun Perubahan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Majelis Pendidikan Daerah Aceh Singkil (MPD). Rancangan perubahan Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.
Rancangan Perubahan Qanun Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.
Selain qanun perubahan juga diajukan rancnagan qanun baru. Yaitu Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Tahun 2019 dan Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Singkil Tahun 2020.
Selanjutnya Rancangan Qanun APBK Aceh Singkil Tahun 2021 dan Rancangan Qanun Penyertaan Modal BUMD Aceh Singkil.
Terkahir yang menjadi program legislasi daerah tahun 2020 adalah Rancangan Qanun Ketenagakerjaan, Rancangan Qanun Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Rancangan Qanun Kewajiban Perusahaan Terhadap Pembangunan Kebun Plasma.(Diskominfo)