Mengapa Aceh Istimewa?

CHAIRUL BARIAH, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim dan Anggota Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Bireuen, melaporkan dari Matangglumpang Dua, Bireuen

MENGAPA Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa dalam konstelasi kenegaraan di republik ini, saya kira sudah banyak orang yang tahu. Namun, saya meragukan pengetahuan yang sama juga dimiliki oleh kaum milenial Aceh atau para kids zaman now yang kesehariannya disibukkan oleh gadget. Oleh karenanya, saya terpanggil untuk menukilkan bagaimana sejarahnya sehingga Aceh berstatus istimewa.

Kebetulan pula, ayah mertua saya hobi mencatat sejarah. Nah, tulisan ini saya kembangkan berdasarkan referensi dari tulisan beliau yang ditulis awal tahun ‘70-an. Autentikasinya sangat terjaga dan saya nilai naskah ini tergolong “kisah penting yang dibuang sayang”.

Tulisan ini hanya untuk mengenang dan mengajak para generasi muda menghargai para pejuang kemerdekaan. Karena pengorbanan merekalah kita dapat menikmati kemerdekaan saat ini, merdeka untuk berpendapat, merdeka mendapatkan kehidupan yang layak, serta merdeka untuk mengikuti pendidikan di segala bidang sesuai dengan keinginan kita.

Aceh termasuk salah satu provinsi tertua di Indonesia. Rakyatnya terkenal gigih bertempur melawan penjajah. Banyak yang korban, baik jiwa maupun raga, dalam perang terpanjang dalam sejarah Nusantara menumpas penjajah di Aceh.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan di Pegangsaan Timur, Jakarta, sedikit terlambat diterima oleh rakyat Aceh. Maklum, saat itu media informasi sangat minim, sehingga rakyat Aceh kerap tertinggal dari berbagai informasi penting yang terjadi di Jakarta atau Pulau Jawa pada umumnya.

Rakyat Aceh baru mengetahui kemerdekaan Indonesia justru pada pertengahan September 1945, tapi hal ini juga tidak secara menyeluruh diketahui masyarakat di desa-desa. Bahkan banyak negara di dunia juga belum mengetahui. Akhirnya, setelah Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia yang direkam kemudian disiarkan melalui Radio Rimba Raya. Uniknya, studio radio ini dibangun di tengah hutan belantara, terletak di Desa Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bener Meriah.

Setelah mengetahui Indonesia merdeka, rakyat Aceh bangkit menyingsingkan lengan baju, menggalang, memupuk kekuatan, serta bergerak cepat dengan tujuan utama melucuti senjata dari tangan tentara Jepang yang akan kembali ke negaranya setelah tentara sekutu menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.

Tentara Jepang tidak menyerahkan senjatanya begitu saja. Akhirnya, rakyat Aceh yang dipimpin para ulama ikut pelatihan perang dengan pelatih bekas perajurit Jepang yang peduli terhadap kemerdekaan Indonesia, kemudian mereka merebut senjata melalui peperangan sehingga banyak yang jadi korban dan gugur.

Pada tahun 1947, setelah dua tahun kemerdekaan Indonesia, di daerah Aceh telah disusun tiga kesatuan laskar rakyat, yaitu: Divisi Teungku Chik di Tiro dari barisan Mujahidin, kedua Divisi Rencong dari Kesatuan Pesindo daerah Aceh, dan ketiga Divisi Teungku Paya Bakong, berasal dari eks Tentara Jepang, seperti Giugun, Heiho, dan Tokubetsu Kempeitai.

Di samping barisan rakyat tersebut, semua rakyat Aceh, kecil besar, tua muda, pria, dan wanita dinyatakan wajib membela Negara Republik Indonesia berdasarkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari serangan penjajah Belanda yang kembali ke Aceh untuk kedua  kalinya.

Sebagai bentuk terima kasih Pemerintah Indonesia kepada para pejuang yang tergabunng dalam veteran Indonesia, kepada mereka diberikan dana pensiun veteran yang diteriama setiap bulan melalui  kantor pos sesuai wilayah masing-masing.

Kemudian, pada Juni 1947 pemerintah menyatukan semua laskar rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Inilah cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut sejarah, pada periode pertama kemerdekaan Indonesia, pemerintah di Aceh terdiri atas Penguasa Militer yakni Gubernur Keresidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, yaitu Tgk Muhammad Daud Beureueh yang juga menjabat Ketua POESA (Persatuan Oelama Seluruh Aceh) yang dideklarasikan di Almuslim, Matangglumpang Dua. Sedangkan Penguasa Sipil seorang Residen Aceh yang mulanya dijabat Teuku Nyak Arif, kemudian digantikan Teuku Chik Mohammad Daudsyah yang sebelumnya menjabat Zelefbestuerder van Idi di Idi, Aceh Timur.

Karena pada masa itu Aceh merupakan sebuah keresidenan, maka harus tunduk ke Provinsi Sumatera Utara dengan gubernurnya bernama Mr SM Amin. Beliau sangat mengetahui tentang Aceh dan masyarakatnya karena pernah menjabat Anggota Mahkamah dan Advokat di Sigli.