Breaking News:

Keterbukaan Informasi

Penting Diketahui, Ini Jenis Informasi Publik yang Wajib Diumumkan, Wajib Tersedia, dan Dikecualikan

Ketidakpatuhan itu terjadi karena pejabat pada badan publik itu belum memahami sepunuhnya isi undang-undang.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Pemimpin Redaksi Harian Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur foto bersama Komisi Informasi Aceh (KIA) saat kunjungan silaturahmi di Kantor Harian Serambi Indonesia, Meunasah Manyang PA, Lambaro, Aceh Besar, Rabu (11/3/2020). KIA adalah lembaga independen dan mandiri yang dibentuk melalui Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Karena dalam undang-undang diatur, bagi badan publik yang tidak memberikan informasi publik yang diminta pemohon dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.

Disebutkan, sejak 2013 hingga 2019, KIA menangani 351 permohonan penyelesaian sengketa.

Dari jumlah itu sebanyak 193 diselesaikan melalui mediasi, 135 diselesaikan melalui proses ajudikasi, 10 dalam proses, 9 permohonan tidak lengkap/tidak diproses, dan 4 permohonan dicabut.

Berikut datanya.

Jumlah permohonan sengketa informasi yang diterima dan telah ditangani oleh Komisi Informasi Aceh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah permohonan sengketa informasi yang diterima dan telah ditangani oleh Komisi Informasi Aceh sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. (DOK.KOMISI INFORMASI ACEH)

Banda Aceh Raih Nilai Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik

Sementara Aceh Utara dan Bireuen, menjadi dua daerah yang paling banyak mencatat permohonan penyelesaian sengketa informasi, yaitu masing-masing 17 kasus, disusul Nagan Raya 16 kasus, dan Aceh Timur 15 kasus.

Berikut datanya.

Daftar kabupaten/kota sebagai termohon PPSI tahun 2013-2019.
Daftar kabupaten/kota sebagai termohon PPSI tahun 2013-2019. (DOK.KOMISI INFORMASI ACEH)

Dalam pertemuan ini, Yusran memaparkan bentuk-bentuk informasi publik yang wajib diumumkan, wajib tersedia, dan dikecualikan.

Ia menjelaskan, tidak semua informasi menjadi konsumsi publik.

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik diatur ada dua jenis informasi yang dikelola badan publik yaitu informasi terbuka dan informasi dikecualikan atau yang menjadi rahasia negara atau privasi seseorang.

“Jika informasi itu berdampak negatif kepada masyarakat maka itu boleh tidak diberikan. Tapi jika tidak berdampak negatif wajib dibuka. Seperti dalam kasus virus corona, nama pasien, alamat pasien, rumah pasien corona tidak boleh dibuka karena itu masuk dalam informasi dikecualikan,” ujarnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved