Relawan Partai Aceh Minta Eksekutif Fokuskan Anggaran untuk Penanganan Virus Corona

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Posko Relawan Covid-19 Partai Aceh meminta Pemerintah Aceh agar memfokuskan anggaran untuk penanganan wabah pandemi virus corona atau Covid-19.

Koordinator Posko Relawan Covid-19 Partai Aceh, Tgk Muharuddin dalam konferensi pers di Kantor PA, Banda Aceh, Jumat (3/4/2020) mengatakan Pemerintah Aceh dan DPRA perlu segera evaluasi dan merencanakan kembali struktur APBA 2020 sebesar Rp 17 triliun lebih.

Dalam konferensi pers tersebut, para relawan duduk dengan posisi jarang-jarang untuk menghindari jarak fisik satu dengan lainnya sebagaimana anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran virus.

“Kita minta APBA 2020 dirasionalkan lagi supaya program dan kegiatan yang tidak mendesak agar dialihkan kepada program penanganan Covid-19 yang saat ini sangat mendesak,” kata Tgk Muharuddin didampingi relawan lain membacakan salah satu dari 13 poin.

• Terkait PDP Positif Corona Versi Rapid Test, Wawalko Subulussalam Imbau Warga Jangan Panik

• Mengapa Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Bertambah?

• Baku Tembak Polisi dan Pencuri Sepeda Motor, Satu Orang Tewas dengan Dua Luka Tembak di Dada

Ke 13 poin tersebut sudah mendapat persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Kamaruddin Abubakar (Abu Razak).

Dalam poin lain, kata Tgk Muharuddin yang juga Wakil Sekjen DPA PA, pihaknya juga meminta Fraksi PA di DPRA agar mendesak eksekutif untuk segera merealokasi anggaran.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Aceh agar menghentikan sementara proses tender proyek supaya anggaran bisa fokus pada penanganan Covid-19.

Terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas di luar rumah dan jam malam, Muharuddin meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di pasar.

“Pemerintah harus menindak secara tegas bagi siapapun yang menimbun barang dan yang berani menaikan harga barang secara tidak wajar,” kata mantan ketua DPRA ini.

Bagi pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat adanya pembatasan aktivitas diluar rumah pada malam hari, seperti pedagan yang khusus berjualan pada malam hari agar diperhatikan.

“Pemerintah Aceh harus memberikan solusi yang adil dan menguntungkan bagi pelaku usaha di Aceh yang menderita kerugian akibat kebijakan penutupan tempat-tempat usaha untuk menghindari keramaian,” ungkap dia.

Tak hanya masalah itu, Muharuddin juga mendesak Pemerintah Aceh untuk mendorong pemerintah pusat agar dipercepat mengeluarkan izin operasional laboratorium Unsyiah di Rumah Sakit Prince Nayef)s ebagai laboratorium pengecekan swab pasien corona.

Pemerintah Aceh juga diminta mengeluarkan intruksi kepada seluruh pemerintah gampong di Aceh agar mengalihkan dana desa sebesar 30 persen untuk penanggulangan Covid-19.(*)