Update Corona di Aceh

Realoksi APBA untuk Penanganan Covid-19, Malik Mahmud Harap Diarahkan Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mengharapkan realokasi APBA untuk kebutuhan masyarakat kurang mampu

Penulis: Bukhari Ali | Editor: Muhammad Hadi
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mengharapkan realokasi APBA untuk kebutuhan penanganan Covid-19 agar diarahkan kepada masyarakat kurang mampu 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mengharapkan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk kebutuhan penanganan Covid-19 agar diarahkan kepada masyarakat kurang mampu.

"Tidak terdengar di Aceh ada rakyat yang kelaparan akibat dari kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid -19 ini," pinta Malik Mahmud dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Serambinews.com, Kamis (9/4/2020)

Untuk itu, sebut Malik Mahmud, jika dalam pelaksanaannya nanti ada kendala dirinya siap menghadapi Pemerintah Pusat untuk meminta agar ada pengecualian bagi Aceh.

Untuk Belajar Online, Siswa Panton Luas Aceh Selatan Cari Jaringan Internet Ke Gunung

"Akan bersama-sama kita perjuangkan ke Pemerintah Pusat agar diberikan pengecualiannya untuk Provinsi Aceh, yang memang memiliki kekhususan dan keistimewaan," janjinya.

Lebih lanjut, Wali Nanggroe berharap realokasi APBA untuk penanganan dampak dari kebijakan yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Aceh, agar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu.

Yakni, diperuntukkan bagi seluruh gampong yang ada di Aceh, sehingga kebutuhan utamanya (pangan) masyarakat dapat terpenuhi secara baik.

Badai di Aceh Singkil, di Darat Rusak Rumah di Laut Jebak Nelayan

Dalam hal ini, sebut Malik Mahmud, Pemerintah harus bisa memastikan agar setiap gampong dapat memenuhi kebutuhan warganya yang kurang mampu, baik karena keterbatasan mata pencahariannya, maupun keterbatasan secara fisiknya.

Untuk itu, Malik berjanji jika dalam pengambilan kebijakan “force majeure" (kedaruratan) yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dalam bidang APBA, yang berpotensi bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam Tata Kelola Pemerintahan maupun Keuangan Negara, dirinya siap membantu.

"Keamanan dan keselamatan nyawa rakyat Aceh sudah seharusnya menjadi prioritas utama dan pertama dari Pemerintah dan DPR Aceh," harap Malik Mahmud.(*)

Kodim 0115 Simeulue Bagikan Sembako Untuk Warga Kurang Mampu Terdampak Covid-19

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved