Breaking News:

Berita Politik

KPU Sebut Kepala Daerah Politisasi Bantuan Sosial Bisa Kena Sanksi

Sanksinya tidak main-main, para petahana bisa dicoret sebagai calon peserta Pilkada.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Hasyim Asyari, Komisioner KPU 

SERAMBINEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta para petahana atau kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada untuk tidak memanfaatkan bantuan sosial (bansos) corona untuk kepentingan politiknya. Meski pelaksanaan Pilkada ditunda, namun tetap ada sanksi yang menanti untuk para petahana yang menyalahgunakan bansos untuk kepentingan politiknya.

Sanksinya tidak main-main, para petahana bisa dicoret sebagai calon peserta Pilkada.
Nah, bagaimana jika kepala daerah tersebut tidak maju dalam pilkada?

"Petahana yang melanggar ketentuan itu dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Jika kepala daerah aktif tidak mencalonkan diri lagi, maka dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari.

KPU Resmi Berhentikan Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya

Bansos Terlambat Karena Tas Bertuliskan Bantuan Presiden belum Tersedia, Ini Tanggapan DPR

Bansos Covid-19 tak Merata Memicu Konflik Warga, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRA

Dikatakan Hasyim, ketentuan untuk para pejabat yang menyalahgunakan jabatan itu tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 tahun 2020 pasal 1 angka 20 tentang pencalonan.

"Karena kepala daerah aktif pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu," ujar Hasyim kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Pasal 71 Ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 menyebut Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ini yang Dilakukan Pemkab Simeulue Agar Penyaluran Bansos Terdampak Covid-19 Tidak Tumpang Tindih

Politisi PDIP Jadi Tersangka, Hasto Mengaku Ada Tanda Tangannya di Surat PDI-P untuk KPU

Kemudian Ayat 5 Pasal 71 menyebut jika petahana melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah. Sementara Ayat 6 Pasal 71 Sanksi berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3 yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada menjelaskan, petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Hasyim mengatakan, ketentuan itu juga berlaku bagi kepala daerah aktif yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memenangkan salah satu calon.

Ketentuan tersebut berlaku setidaknya enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih.

"Petahana yang melanggar ketentuan itu dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Jika kepala daerah aktif tidak mencalonkan diri lagi, maka dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Hasyim juga mengatakan, apabila terdapat kasus kepala daerah aktif ditemukan atau terindikasi melakukan penyalahgunaan bantuan sosial pada masa bencana nasional covid-19, harus dilihat apakah yang bersangkutan mencalonkan lagi dalam pilkada atau tidak.

"Kedudukan sebagai petahana atau bukan menentukan sanksi kepada yang bersangkutan," kata Hasyim.(tribun network/gle/dod)

Editor: Said Kamaruzzaman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved