Pemimpin Separatis Selatan Tetap Klaim Kemerdekaan, Abaikan Seruan Saudi

SERAMBINEWS, COM KAIRO – Pemimpin separatis, Dewan Transisi Selatan (STC) Aydarous al-Zubaidi menegaskan tetap mengklaim kemerdekaan untuk memberi pemerintahan sendiri di Kota Aden, Yaman.

Namun, kawasan Yaman Selatan yang dikuasai kelompok S ) terancam pecah dalam perang saudara baru..

Pemimpin separatis Aydarous al-Zubaidi menyampaikan deklarasi pemerintahan sendiri pada 25 April 2020, seusai mendapat dukungan dari UEA, Abu Dhabi.

Al-Zubaidi mengepalai Dewan Transisi Selatan, sebuah payung dari milisi bersenjata lengkap dan dibiayai dengan baik oleh Uni Emirat Arab (UEA) sejak 2015.

“Kami berharap mengembalikan Yaman Selatan yang independen, seperti dari tahun 1967 sampai 1990,” katanya, seperti dilansir AP, Selasa (5/5/2020).  

Kondis itu, membuat pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi dalam posisi lemah di tengah upaya mengakhiri konflik dengan Houthi, dukungan Iran.

Deklarasi pemerintahan sendiri, berati merampok pemerintahan sementara di ibukota Hadi, Aden. Hadi telah tinggal di pengasingan di ibukota Saudi, Riyadh selama beberapa tahun.

Tetapi pemerintahannya tetap hadir di Aden.

• Hebatnya Cara Yaman Menangkal Pandemi Corona

• Arab Saudi dan UEA Terancam Bertikai

• VIDEO - Wakil Presiden Iran Terjangkit Virus Corona. Mulai Tak Nyaman Saat Konferensi Pers

Namun, Arab Saudi menyebut pengumuman itu sebagai kudeta terang-terangan terhadap perjanjian damai dengan separatis yang ditandatangani di Riyadh pada November 2019.

Arab Saudi telah memperantarai perjanjian itu setelah pertempuran mematikan antara separatis dan pasukan sekutu Hadi.

Pertempuran itu membuat separatis memegang kendali penuh atas Aden, dengan bantuan perlindungan udara dari jet Emirat.

Koalisi yang dipimpin Saudi mengatakan deklarasi pemerintahan sendiri adalah tindakan aneh dan menyerukan implementasi kesepakatan pembagian kekuasaan Riyadh.

Bahkan, Saudi meminta penyerahan senjata berat, penarikan pasukan dan pembentukan pemerintahan baru bersama.

Pemerintah Hadi mengatakan sebagian besar telah menguatkan perjanjian pembagian kekuasaan November 2019.

Dia menuduh separatis gagal memenuhi kewajiban mereka.