Arab Saudi dan UEA Terancam Bertikai

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Deklarasi separatis selatan, Dewan Transisi Selatan (STC) baru-baru ini mengenai pemerintahan sendiri atas kota pelabuhan utama Aden dan provinsi-provinsi selatan lainnya telah berdampak luas.

Aksi ini jelas-jelas mengadu domba Arab Saudi dan UEA dalam konflik, yang sekarang sudah memasuki tahun keenam .

Seorang pemimpin separatis deklarasi dari UEA, tanda yang jelas dukungannya untuk langkah tersebut.

Kedua negara Teluk telah menjadi mitra dalam koalisi yang berperang melawan pemberontak Houthi dukungan Iran yang merebut bagian utara Yaman pada 2014.

Kedua sekutu memiliki kepentingan yang saling bertentangan di selatan, dan diselaraskan dengan pihak lawan.

UEA mendukung separatis, dan pihak Arab Saudi dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, dipimpin oleh Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi yang diasingkan.

Sedangkan UEA tertarik untuk mengamankan jalur pelayaran di sepanjang koridor Laut Merah dan chokep Bab el-Mandeb yang penting di lepas pantai Yaman.

• Riyadh Tolak Kemerdekaan Separatis Selatan Yaman

• Yaman Terpecah Belah, Separatis Selatan Merdekakan Diri

• Banjir Terjang Aden, Bencana di Yaman Makin Parah

UEA  adalah eksportir minyak utama dan rumah bagi DP World, perusahaan pengiriman dan logistik global.

Dengan mendukung separatis Yaman, UEA juga memastikan partai Islah yang didukung Saudi - cabang Ikhwanul Muslimin transnasional di Yaman - tidak akan tumbuh terlalu kuat.

UEA menentang afiliasi Persaudaraan di seluruh Timur Tengah.

"Ini menjadi konflik proxy antara UEA dan Saudi," kata Fernando Carvajal, mantan anggota Dewan Ahli Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir AP, Selasa (5/5/2020).

Konflik Yaman telah memecah negara itu menjadi garis suku, regional dan politik.

Itu dimulai dengan Houthi merebut Sanaa, ibukota, pada tahun 2014.

Pada musim semi 2015, Arab Saudi, UEA dan negara-negara Arab lainnya membentuk koalisi untuk memerangi pemberontak dan mengekang pengaruh Iran dalam apa yang berubah menjadi perang proksi regional.

Sejak itu, lebih dari 100.000 orang, pejuang dan warga sipil telah terbunuh.