Semua Gampong di Lhokseumawe Belum Salur BLT dari Dana Desa untuk yang Terdampak Corona, Ini Kendala

Sebanyak 68 desa atau semua gampong ini dari empat kecamatan di Lhokseumawe, yakni Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, dan Blang Mangat.

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Sebanyak 68 desa dari empat kecamatan di Lhokseumawe belum menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa untuk warga yang terdampak Covid-19. 

Sebanyak 68 desa atau semua gampong ini dari empat kecamatan di Lhokseumawe, yakni Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, dan Blang Mangat. 

Padahal sebelumnya sudah diinstruksikan untuk memanfaatkan dana desa tahap pertama itu untuk program ini. 

Misalnya pencairan dana tersebut untuk membiayai program padat karya tunai desa (PKTD) dalam menangani Covid-19.

Mulai dari pendirian posko, pembentukan relawan hingga pemberian BLT bagi masyarakat yang ekonominya terdampak parah akibat masa pandemi virus corona.

• Viral Gadis Ini Membuat Video Jenis-Jenis Aksen Mandarin di TikTok Hingga Diposkan Ulang di Facebook

Namun, rata-rata Pemerintahan Desa baru memakai anggaran untuk pendirian posko hingga operasional bagi relawan Covid-19.

Sementara BLT yang dijanjikan bisa tersalurkan sejak awal Ramadan lalu, hingga kini semua gampong belum merealisasikannya. 

Hal ini sebagaimana diakui Ketua Forum Keuchik, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Muslim AR  kepada Serambinews.com, Selasa (12/5/2020).

Menurutnya, khusus di Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, sudah mulai bergerak mendata bagi penerima BLT DD dan tinggal menunggu persetujuan tingkat kecamatan saja.

“Untuk Desa Lacang Garam, kita sudah membuat peraturan-peraturan bagi penerima BLT Desa. Insya Allah besok akan kita tindak lanjuti,” katanya.

• Misteri Mayat Wanita yang Terkubur di Belakang Rumah Pria Penyiksa Istri, Usianya Masih 25 Tahun

Muslim menjelaskan ada beberapa sumber bentuk dana bantuannya, baik dari PKH,  Dinas Sosial, dan Kementrian atau APBN.

Oleh karena itu, bagi yang sudah menerima salah satu sumber bantuan ini, tak boleh lagi menerima BLT dari Dana Desa ini alias tak boleh double, sehingga semua data ini harus diverifikasi kembali oleh petugas. 

"Kemudian ada data-data yang tertolak saat kita usulkan, maka pihak desa harus mengusulkan kembali sehingga di sini sedikit terkuras waktu.

 Jadi harus kita tunggu beberapa hari lagi sehingga mendapatkan data yang pasti, apakah dari pusat dan Dinsos akan ditolak.

Apabila nanti nama-nama yang kita usulkan tidak tertampung di APBN, tidak tertampung di PKH dan jenis bentuk bantuan lainnya, maka akan kita tampung di-BLT Dana Desa,” pungkasnya.

• Polisi Tangkap Warga Pemilik 5 Paket Sabu di Nagan Raya

Untuk penyaluran di beberapa desa dalam Kecamatan Banda Sakti, masih dalam proses karena beberapa desa yang tidak cukup dana sedang melobi apakah bisa diusulkan kembali.

"Apabila masih ditolak mau tak mau akan dimasukkan dalam BLT DD. Misalnya guru honorer, guru pengajian yang dikira PNS, padahal bukan. 

Jadi disaat tidak mengajar lagi, mereka tak menerima gaji lagi, ini salah satunya yang harus kita usulkan lagi untuk sebagai penerima BLT DD.  

Ada juga data-data sudah kita ajukan beradu dengan data penerima PKH, jadi itulah yang membuat sedikit lama," jelas Muslim AR. 

Muslim menambahkan untuk Desa Lancang Garam, saat ini sudah dibuat berita acara rapat usualan jumlah penerima. 

Kemudian sudah dibuat perturan keuchik yang diajukan ke kecamatan untuk pegesahan camat terhadap juml usulan yng diajukan desa. 

“Jadi saat ini semua tergantung masing-masing desa, karena semua desa sedang verifikasi data,” ungkapnya.

Sementara Keuchik Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, Rusli AB, mengatakan untuk BLT dari Dana Des, mereka masih menunggu turunnya bantuan sosial dari APBN dan APBK. 

“Bagi yang telah medapatkan bantuan PKH, BPNT, dan dari Baitul Mall, maka tidak berhak mendapatkan lagi," kata Rusli. (*)