Minggu, 17 Mei 2026

Jokowi Akui Data Penerima Bansos Bermasalah, Minta Warga Belum Dapat Bansos Melapor

Ia mengakui masih ada permasalah terkait data yang membuat sebagian masyarakat tak mendapatkan haknya.

Tayang:
Editor: Faisal Zamzami
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN) 

 SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengimbau warga tak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk melapor kepada pengurus RT/ RW setempat.

Ia mengakui masih ada permasalah terkait data yang membuat sebagian masyarakat tak mendapatkan haknya.

"Memang ada satu, dua, tiga (masalah) yang berkaitan dengan data.

Itu masih belum bisa diperbaiki, tetapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi," kata kata Jokowi usai meninjau penyaluran bantuan langsung tunai di kantor pos Kota Bogor, Rabu (13/5/2020).

 "(Warga yang belum dapat bansos) bisa melapor kembali pada RT, pada RW," kata dia.

Jokowi menyebut, setelah warga melapor, nantinya data tersebut dikirim ke pemerintah pusat.

Pemerintah pun bisa kembali melakukan penyaluran bantuan khusus pada warga yang belum mendapat bantuan.

"Bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sangat banyak, mulai dari bantuan tunai, bantuan sembako, program keluarga harapan, hingga BLT desa.

Ia menargetkan, seluruh bansos itu bisa menjangkau 55 persen warga tak mampu dan warga terdampak pandemi Covid-19.

Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos.

Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Hal ini bahkan sempat membuat Muhadjir dan Anies bersitegang.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta.

Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," kata Muhadjir beberapa waktu lalu.

Namun, Muhadjir baru-baru ini mengatakan bahwa Kemensos dan Pemprov DKI telah sepakat akan menyalurkan bansos dengan sistem membagi target penerima sesuai zona per kecamatan.

"Agar tidak terjadi tumpang tindih sudah disepakati antara Pak Wagub DKI dan Pak Mensos nanti dibagi per zona kecamatan.

Jadi ada kecamatan tertentu yang menerima jatah dari DKI dan ada kecamatan yang lain akan menerima jatah dari Kemensos," ucap Muhadjir dalam siaran pers Kemenko PMK.

Jokowi Targetkan Bansos Bisa Jangkau 55 Persen Penduduk

Presiden Joko Widodo menargetkan berbagai bantuan sosial yang disalurkan pemerintah bisa menjangkau 55 persen penduduk.

Ia menyebut, berbagai bansos itu tak hanya disalurkan bagi warga miskin, tetapi juga warga yang ekonominya akhir-akhir ini terdampak pandemi Covid-19.

"Kita harap bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak pandemi," kata Jokowi saat meninjau proses penyaluran BLT di kantor pos di Kota Bogor, Rabu (13/5/2020).

 Jokowi merinci berbagai bantuan sosial yang sudah disalurkan pemerintah, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), hingga BLT desa.

" Bansos yang diberikan pemerintah memang sangat banyak," kata dia. Jokowi berharap, berbagai bansos ini dapat memperkuat daya beli masyarakat hinga nanti konsumsi domestik menjadi normal kembali.

 Jokowi pun sangat senang pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama dengan baik meskipun penyaluran bansos ini sangat mendadak.

"Memang ada satu, dua, tiga yang berkaitan dengan data. Itu masih belum bisa diperbaiki. Tapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi," kata dia.

Nasi Sisa Jangan Dibuang, Coba Buat jadi Camilan Renyah nan Gurih Ini

Aksi Ketua DPRK Banda Aceh Saat Banjir, Bantu Warga Hingga Cek Drainase

Amalan 10 Hari Terakhir di Bulan Ramadhan pada Malam Lailatul Qadar, Baca Doa Berikut

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Akui Data Bermasalah, Jokowi Minta Warga Belum Dapat Bansos Melapor"

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved