Asmidar, Anggota DPR Aceh Janji Perjuangkan Usulan Subulussalam Soal Penanganan Covid-19

Hal ini sangat memberatkan pemerintah setempat sehingga diminta agar Pemerintah Aceh membantu penanganan tersebut.

Selain posko perbatasan, Pemko Subulussalam juga  meminta fasilitas untuk tes swab.

Sebab  sebagai daerah perbatasan Subulussalam menjadi pintu masuk masyarakat dari luar ke Aceh.

Dikatakan, alat tersebut sangat penting untuk mentes warga yang dicurigai atau bergejala.

Sehingga masyarakat tidak lagi harus ke Banda Aceh namun cukup mengirimkan sample ke Banda Aceh.

Usulan lainnya berupa ambulance khusus pasien covid-19. Selama ini untuk penangan covid-19 Pemko Subulussalam masih memakai ambulance biasa.

”Jadi melalui anggota DPR Aceh kami minta agar usulan ini disampaikan kepada bapak Plt Gubernur Aceh sehingga penanganan covid-19 di Subulussalam bisa kami lakukan secara maksimal,” ujar Affan Bintang

Enam anggota Komisi I DPR Aceh mengunjungi Kota Subulussalam sebagai daerah perbatasan Aceh-Sumatera Utara, Senin (18/5/2020).

• Istri Plt Gubernur Aceh Serahkan 50 Alat Rapid Test ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh

Kunjungan tersebut dalam rangka memantau penanggulangan wabah Virus Corona atau Covid-19 di Subulussalam.

Kunjungan wakil rakyat tingkat Provinsi Aceh terkait penanganan corona di perbatasan.

Keenam anggota DPR Aceh yang turun ke Subulussalam adalah Drs H Taufik MM, Ir H Azhar Abdurrahman, Fuadri S.Si, M.Si, Tgk H Attarmizi Hamid, Edi Kamal, A.Md, Kep, Tgk H Syarifuddin MA.

Kunjungan diawal ke Masjid Agung Subulussalam. Selanjutnya rombongan akan melakukan peninjauan pos perbatasan (Jontor) Aceh-Sumut. Kemudian, kata Baginda tim DPRA meninjau lokasi karantina kota Subulussalam di Hermes One Subulussalam Hotel.

Usai di lokasi karantina rombongan DPRA meninjau RSUD Kota Subulussalam dan selanjutnya buka puasa bersama dengan komisi 1 DPR Aceh. Terakhir  kunjungan ditutup dengan exspos Wali Kota Subulussalam terkait perkrmbangan Posko Gugus Tugas Covid-19 Kota Subulussalam. (*)

• Donald Trump Kirim Surat Ultimatum kepada WHO, Ancam Stop Pendanaan