Abrasi Pantai Jilbab Susoh Abdya Semakin Parah, Ini Permintaan Ketua Komisi II DPR Aceh

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Belasan rumah di Gampong Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (21/5/2020) rusak parah akibat dihantam gelombang pasang yang melanda kawasan tersebut sejak beberapa hari terakhir.

Rusaknya belasan rumah warga dan sejumlah cafe di bibir Pantai Jilbab Susoh akibat abrasi ini, merupakan musibah terparah sepanjang sejarah.

Memang kawasan Pantai Jilbab ini, merupakan langganan abrasi.

Hampir, setiap tahunnya abrasi melanda kawasan ini, namun abrasi kali ini, sangatlah meresahkan warga dan terparah.

Belasan rumah warga berada di bibir Pantai Jilbab itu, kondisinya hancur, bahkan satu unit rumah rata dengan tanah.

• Seorang Pengelola Cafe Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Tutup Parkir, Ini Alasannya dan Tanggapan Kadis

Sebagian warga kini mulai mengosongkan rumahnya, dan harus pasrah meninggalkan rumah mereka, dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Begitu juga peralatan dan barang berharga mereka, sudah mulai diungsikan ke tempat yang lebih aman dan rumah tetangga terdekat.

Sekdes Gampong Palak Kerambil, Ridwan Saputra meminta pemerintah serius menangangi persoalan abrasi Pantai Jilbab Susoh tersebut.

"Akibat abrasi ini, ada 38 KK yang terdampak dari abrasi ini," ujar Sekdes Gampong Palak Kerambil, Ridwan Saputra.

Penanganan jangka pendek, kata Ridwan, jetty yang dibangun di gampong setempat beberapa tahun silam, dinilai tidak bermanfaat, dan harus dibongkar.

Karena pembangunan jetty itu, dinilai sumber terjadinya abrasi di kawasan tersebut.

• Pria Ini Keluar Rumah Pakai Batok Tempurung Kelapa, Mengaku Tak Dapat Masker

"Kami meminta pemerintah harus serius, karena selama ini, penangannya hanya sifat darurat, tidak ada sifatnya jangka panjang. Atau rusak saja batu gajah yang sudah dibangun itu, karena itulah penyebabnya," ungkap Sekdes Gampong Palak Kerambil, Ridwan Saputra.

Ridwan mengaku persoalan ini, sudah pernah disampaikan ke anggota DPR Aceh dan Pimpinan DPR Aceh.

Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda penanganan dari pemerintah Aceh.