Kades Longkib Subulussalam Klaim Proyek Kotaku di Desanya Sukses 

Rajudin mengatakan proyek Kotaku semula diplotkan senilai Rp 2 miliar, namun yang dapat dikerjakan Rp 1,4 miliar.

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Longkib, Kecamatan Longkib, Kota Subulusalam yang dilaksanakan 2019 lalu dinyatakan telah sukses membangun sejumlah infrastruktur di daerah itu.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Longkib, Rajudin kepada Serambinews.com, Kamis (21/5/2020) di Subulussalam

Rajudin mengatakan proyek Kotaku semula diplotkan senilai Rp 2 miliar, namun yang dapat dikerjakan Rp 1,4 miliar.

Sisanya Rp 600 juta menurut Rajudin dikembalikan ke kas negara. Dikatakan, dana sebesar Rp 1,4 miliar tersebut dikelola tiga Kelompok Swadaya masyarakat (KSM)  masing-masing dinamai Sada, Sileban, dan Sitelu.

Nah, dalam hal ini untuk KSM Sada mengelola pekerjaan drainase sepanjang 203 meter.

• Pemerintah Minta Mahasiswa Aceh di Jawa Bersabar Terkait Penyaluran Bantuan Masa Corona

• Abrasi Pantai Jilbab Susoh Abdya Semakin Parah, Ini Permintaan Ketua Komisi II DPR Aceh

• Pria Ini Keluar Rumah Pakai Batok Tempurung Kelapa, Mengaku Tak Dapat Masker

Di lapangan KSM mengerjakan drainase sepanjang 205,5 meter atau lebih 2,5 meter dari target.

Sedangkan KSM Sileban mengelola pekerjaan pembangunan taman dan bronjong. Kedua pekerjaan ini menurut Rajudin telah tuntas dikerjakan.

Selanjutnya KSM Sitelu mengerjakan dua kegiatan masing-masing rabat beton dan Conblock.

Keduanya juga dinyatakan telah selesai dikerjakan.

Intinya, lanjut Rajudin masuknya program Kotaku ke desa yang dia pimpin telah mampu mewarnai pembangunan di sana.

Pasalnya beberapa kegiatan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat karena selama ini desa yang berada di bantaran Sungai Souraya ini sangat tertinggal.

Di sisi lain, Kades Longkib Rajudin mengakui betapa desanya yang berada jauh dari pusat kota dengan transportasi sulit membuat harga barang di sana mahal.

Ini juga sempat memengaruhi proses pembangunan kala itu.

Sebab, harga standar di kota tidak dapat dilakukan untuk pembangunan di desa yang berada di daerah terpencil. (*)