Breaking News:

Berita Banda Aceh

Dana Covid-19 Aceh Rp 2,2 Triliun Lebih, Sektor Usaha Masih Terpukul

Dana untuk penanggulangan dan dampak Covid-19 Aceh terbilang besar, mencapai Rp 2,2 triliun lebih. Ironisnya, dari jumlah itu, yang baru terpakai

Penulis: M Nur Pakar | Editor: M Nur Pakar
Ist
Taufik A Rahim SE MSi PhD, pakar ekonomi Aceh 

“Jangan ada niat yang tidak baik untuk diselewengkan, karena semua orang serta mata masih tertuju kepada anggaran yang relatif besar tersebut,” katanya.

Pemerintah Aceh saat ini sedang diuji dengan anggaran tersebut yang sejak awal dinyatakan untuk mengatasi serta mengantisipasi dampak Covid-19 Aceh.

“Semoga, dana tersebut efektif digunakan, menjadikan kehidupan rakyat Aceh lebih baik lagi di masa mendatang,” harapnya.

Dia mengakui proses dan dampak covid-19 ini masih sulit diprediksi, karena vaksin untuk Covid-19 belum juga ada.

Tetapi, Taufik tetap berharap strategi efektif dari Pemerintah Aceh yang saat ini masih menyimpan uang refocusing akan dapat membangkitkan kembali perekonomian rakyat.

Selain itu, test massal Covid-19 di seluruh Aceh, juga harus siapkan untuk mengatasi kelanjutan, jika ada lagi PDP, ODP dan OTG yang butuh perawatan lanjutan.

Pada bagian lain, Taufik berharap dana tersebut secara efektif juga digunakan untuk jaring pengaman sosial.

Ditambahkan, di tingkat desa, juga ada dana desa yang digunakan untuk Covid-19, sehingga tidak sampai "double counting", termasuk di kecamatan dan kabupaten/kota.

Dia berharap ada pengawasan serta evaluasi pada berbagai tingkatan, juga berdasarkan data dan fakta yang benar.

“Akhirnya, dana Covid-19 akan mampu menghidupkan kembali berbagai sektor usaha, tetapi peran pemerintah harus benar-benar nyata,” tutupnya.

Sementara itu, pakar ekonomi Aceh ini, Taufik A Rahim menjadi salah satu narasumber dalam 'Diskusi 1: 'Hukum Minerba' yang digelar oleh DPP Muhammadiyah pada 28 Mei 2020 melalui teleconference.

Diskusi itu bertemakan: "Memahami Frasa Kejahatan terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"

Diskusi termasuk Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Jakarta, Prof Dr Syaiful Bakhri SH MH; Taufik A Rahim SE MSi PhD akademisi/peneliti Unmuha Jakarta.

Kemudian Usman Hamid SH MPhil Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia; Razikin JuraidSHI MIP Ketua Hukum dan HAM Pemuda Muhammdiyah.

Selanjutnya, Alimatul Qibtiyah SAg MSI PhD Komnas Perempuan Indonesia dan sederet narasumber terkenal lainnya.(*) 

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved