Reformasi Birokrasi

GeRAK Dorong Kajati Lakukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejati Aceh

Kajati Aceh yang baru diminta lebih tegas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

For Serambinews.com
Koordinator GERAK Aceh, Askhalani. 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh melakukan reformasi birokrasi di lingkungan kerja jajaran Kejati Aceh.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, kepada Serambinews.com, dalam rilisnya, Senin (1/6/2020) mengatakan, Kajati Aceh yang baru agar lebih tegas dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan kerja wilayah hukum Aceh, terutama dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, melakukan supervisi terhadap perkara yang "mangkrak" di daerah seperti di Aceh Tenggara kasus jalan Muara Situlen-Gelombang tahun 2018 Rp 11,5 Miliar DOKA Aceh, kasus bimbingan dan teknis (bimtek) dana desa di Agara tahun 2019 Rp 10 miliar lebih harus disupervisikan ke Kejati Aceh.

Kasus-kasus penyimpangan dana desa di Agara seperti Kasus Dana Desa (DD) Tembilar, Kasus DD Sebudy Jaya, Kasus DD Lawe Tungkal dan mengambil langkah tegas serta kongkrit dalam mewujudkan kinerja kejaksaan yang semakin baik di lingkungan kejaksaan sebagai wilayah yang bebas korupsi (WBK).

Pihaknya berhatap Kajati baru, Dr Drs Muhammad Yusuf SH MH perlu mereformasi ulang penyidik-penyidik profesional untuk mempercepat penanganan perkara khusus yang sudah menahun tapi tidak jelas status hukum lanjutannya.

Seperti perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka HB dalam kasus dugaan korupsi dana minyak dan gas (migas) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, dengan kerugian Rp 22 miliar lebih pada tahun 2010-2011.

Kasus ini mulai ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sejak 2015, yang sampai saat ini tidak diketahui proses lanjutan padahal dalam fakta persidangan majelis hakim mendorong Kajati untuk menuntaskan perkara tersebut.

Kemudian kasus jaring apung di Sabang yang sudah di umumkan tersangka dan penyitaan tapi tidak diketahui lanjutan perjalanan perkaranya.

Kajati baru juga perlu membentuk Satgas khusus dalam mempercepat penuntasan perkara-perkara mangkrak.

Karena hampir sebagaian besar perkara korupsi di kabupaten dan kota jika tidak dilakukan suvervisi maka perkara-perkara yang ditangani tidak jelas proses penyidikannya dan itu sangat dibutuhkan ketegasan dari pak Kajati baru.

Seperti contoh perkara korupsi di Agara kasus proyek peningkatan kabinet kerja (P3K2) Dinas Pengairan Agara tahun 2015 mencapai Rp 78 Miliar yang bersumber dari DAK Tambahan APBN, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRK (SPPD) tahun 2009-2014 mencapai Rp 5 miliar.

Kasus ini dilaporkan LSM LP2IM Aceh Tenggara di Jampidsus thn 2018 bulan Maret disuvervisi ke Kejati Aceh pada Agustus tahun 2018.

Bahkan, sejumlah pejabat telah diperiksa sebagai saksi, namun, kasus tersebut belum tuntas dan kasus ini harus dibuka kembali dan dituntaskan.

“GeRAK Aceh mendorong Kajati Aceh membentuk satu layanan khusus dalam merespon keluhan publik, saat ini fungsi kehumasan dan pemberitaan media tergolong minim dan untuk itu perlu ada terobosan yang kontinue dari tim kejaksaan tinggi Aceh dalam menerima keluhan publik termasuk respon pemberitaan dari media, tentu semangat ini dilakukan dengan tujuan agar kinerja kejaksaan tinggi Aceh mendapat atensi publik dan ini sangat relevan diera modern,"ujar Askhalani.(*)

Kisah Pilu Anak-anak Pengungsi Suriah Dipaksa Menikah di Lebanon, Gadis 13 Tahun Suaminya 28 Tahun

Curi Sarang Burung Walet,Seorang Pria Ditangkap Saat Bersembunyi di Belakang Pintu

Aceh Masih Berada dalam Darurat Covid-19, Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Pakar Studi Agama: Pembuat Aplikasi Kitab Suci Aceh Harus Ditindak

46 Tahun di Penjara, Penjahat Paling Berbahaya Ini Tulis Surat Permintaan Terakhir, Ini Isinya

Pada Juni 2020 akan Terjadi Dua Kali Gerhana, Ini Rinciannnya

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved