Facebook dan Instagram Susul Langkah Twitter Menghapus Video Kampanye Donald Trump

SERAMBINEWS.COM – Platform media sosial Facebook dan Instagram telah menghapus upeti video terkait kasus George Floyd.

Upeti video itu diunggah oleh akun kampanye Trump setelah mendapat komplain terkait hak cipta pada hari Jumat (5/6/2020).

Facebook dan Instagram mengambil langkah serupa yang sebelumnya telah dulu diambil oleh Twitter.

Ini menjadi ‘petempuran baru’ tentang pemolisian unggahan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan sekutunya.

Melansir dari Politico, Senin (8/6/2020), Facebook dan anak perusahaannya, Instagram, menghapus posting video dari akun resmi kampanye Trump tentang video narasi Trump yang membahas kematian Floyd di Minneapolis.

Narasi ini diputar melalui serangkaian foto dan video yang tampaknya telah diambil selama protes baru-baru ini di seluruh negeri atas pembunuhan George Floyd.

• Donald Trump Sempat Minta 10.000 Tentara Tangani Demo George Floyd di Washington, Tapi Ditolak

• Colin Powell, Mantan Kepala Staf Gabungan AS Tegur Donald Trump

"Kami menerima keluhan hak cipta dari pencipta di bawah Digital Millennium Copyright Act dan telah menghapus postingan itu," kata juru bicara Facebook Andy Stone.

"Organisasi yang menggunakan karya seni asli yang dibagikan di Instagram memiliki hak untuk melakukannya", katanya.

Langkah perusahaan mengikuti tindakan paralel oleh Twitter, yang pada hari Kamis (4/6/2020) pagi menonaktifkan video yang sama termasuk dalam tweet oleh @TeamTrump dan akun kampanye @TrumpWarRoom.

Perusahaan Twitter masih meninggalkan ciutan, namun video tidak bisa di tonton lagi.

Dalam video nonaktif tersebut terdapat tulisan "Media ini telah dinonaktifkan sebagai tanggapan terhadap laporan oleh pemilik hak cipta".

Akun Kampanye Trump mengecam keputusan Twitter dalam sebuah tweet Kamis, menuduh perusahaan itu melakukan sensor.

• Donald Trump Diserang Hacker, Diduga Didanai Tiongkok dan Iran

• 2 Polisi Ini Jadi Tersangka, Dorong Kakek 75 Tahun hingga Terluka Saat Demo Kematian George Floyd

"Twitter dan @Jack menyensor pesan yang menggembirakan dan menyatukan ini dari Presiden Trump setelah tragedi #GeorgeFloyd," tulis akun @TeamTrump.

Utasan tweet kampanye termasuk tautan ke versi video juga telah diunggah ke YouTube yang notabene milik Google.

Salah satu kantor firma hukum California mengkonfirmasi kepada Politico bahwa mereka mengajukan keluhan hak cipta ke Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube.

Kepala The Solo Practic, Sam Koolaq mengatakan bahwa video itu melanggar materi dari artis yang menjadi kliennya.

“YouTube adalah satu-satunya platform yang tidak patuh pada Jumat sore,” kata Sam Koolaq dalam pernyataan.

"Klien saya sangat berbakat, jadi saya bisa mengerti mengapa Presiden memilih untuk menggunakan pekerjaan mereka sebagai bagian dari upaya pemilihannya kembali," ujarnya.

• Untuk Pertama Kali, Twitter Sebut Cuitan Donald Trump Berpotensi Menyesatkan

• Dua Polisi Tertembak dan Satu Ditusuk di Leher Saat Kawal Demo Menentang Kematian George Floyd

"Syukurlah, undang-undang melindungi artis dari penggunaan yang tidak sah, bahkan ketika pengguna yang tidak sah adalah Presiden," sebutnya.

Juru bicara YouTube, Ivy Choi mengatakan kepada Politico bahwa video yang diunggah ke platformnya berbeda dari versi yang diposting ke Twitter.

"Video di platform kami tidak berisi konten yang diduga melanggar setelah hal itu ditinjau," katanya.

Insiden itu terjadi ketika Trump telah membuat perseteruan publiknya dengan Twitter setelah perusahaan itu mencantumkan label pengecekan fakta dan peringatan pada beberapa tweetnya tentang protes Floyd pekan lalu.

Namun, Facebook tidak menempatkan peringatan pada posting yang sama di platformnya.

• Demo Menentang Kebrutalan Polisi Terhadap George Floyd Menyebar ke Tiga Benua

• Capres Demokrat AS: Trump Ciptakan Medan Perang di Negara Ini

Trump pekan lalu menandatangani perintah eksekutif yang menargetkan perusahaan media sosial termasuk Twitter dan Facebook.

Isi perintah eksekutif meminta regulator untuk mempertimbangkan apakah perlindungan tanggung jawab mereka terhadap tuntutan hukum atas posting pengguna harus dikurangi.

Bisnis online secara luas terlindung dari tindakan hukum semacam itu di bawah pasal 230 dari Undang-Undang Komunikasi.

Tetapi ketentuan tersebut termasuk pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta.

Artinya, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab karena tidak mengambil tindakan terhadap posting yang melanggar kekayaan intelektual.

Ini secara historis mengarah pada penegakan yang lebih ketat terhadap potensi pelanggaran hak cipta oleh raksasa media sosial dan perusahaan digital lainnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)