Berita Langsa
Puluhan Warga Langsa Baro Geruduk Kantor Keuchik, Protes BLT Dana Desa
Warga terdiri atas ibu-ibu dan pemuda ini menilai, keuchik dan perangkat gampongnya itu tidak transparan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)..
Penulis: Zubir | Editor: Nurul Hayati
Warga terdiri atas ibu-ibu dan pemuda ini menilai, keuchik dan perangkat gampongnya itu tidak transparan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tidak tepat sasaran.
Laporan Zubir | Langsa
SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Puluhan warga Gampong Alue Dua Bakaran Bate, Kecamatan Langsa Baro, Senin (08/05/2020) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Keuchik setempat.
Warga terdiri atas ibu-ibu dan pemuda ini menilai, keuchik dan perangkat gampongnya itu tidak transparan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tidak tepat sasaran.
Koordinator aksi, Heri Juanda, mengatakan, selama ini perangkat dan keuchik tidak transparan kepada masyarakat, tentang adanya bantuan desa baik BLT dan PKH.
Bahkan, warga menilai keuchik juga arogan kepada masyarakat serta mempersulit admistrasi sebagian warga yang mengurus ke kantor keuchik.
Selain itu, keplor dan keucik diduga tidak benar mendata dan terkesan pilih kasih dalam menentukan penerima bantuan.
Sehingga bantuan diberikan tidak tepat sasaran.
• Dana Infrastruktur Dialihkan untuk Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Plt PUPR Simeulue
Kemudian ada pembangunan desa yang belum terealesasi, sehingga menghambat operasional masyarakat.
Bahkan keuchik juga ada melaporkan, tentang warganya yang belum tentu bersalah kepada aparat Kepolisian.
Jika pun bersalah, hendaknya dibina terlebih dahulu.
Menanggapi protes warganya itu, Keuchik Gampong Alue Dua Bakaran Bate, Andi Sahputra, mengaku bahwa ia sudah menyampaikan kepada Keplor.
Untuk meneliti dan mendata dengan baik penerima BLT.
Sedangkan mengapa dana BLT DD tersebut semua masyarakat tidak dibagikan, karena dana yang ada terbatas.
Maka tidak dibagikan kepada semuanya.
• Jalan Dua Jalur Rp 12 Miliar di Abdya Rusak dan Bergelombang, Ini Jawaban Kepala Dinas PUPR Abdya