Anggaran Covid-19 Capai Rp 677,2 T, Jokowi Minta Pelaku Korupsi Dana Corona Ini 'Digigit Keras'

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan main-main dalam hal akuntabilitas.

SERAMBINEWS.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020).

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan main-main dalam hal akuntabilitas.

“Sistem pencegahan harus lebih diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan,” ujar Jokowi dalam video conference yang berlangsung Senin (15/6/2020) pagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan kepada lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK untuk menindak tegas pelaku korupsi terutama dalam hal anggaran Covid-19.

"Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu 'digigit dengan keras'.

Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," ucap Jokowi.

• Berapa Kekayaan Presiden Jokowi Saat Ini? Punya Bisnis Mebel dan Aset Tanah Tersebar di Solo

• Jokowi Tiba-tiba Panggil Adian Napitupulu ke Istana Negara, Karena Kritik Menteri BUMN Erick Thohir?

Jokowi juga meminta para penegak hukum juga jangan menebar ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

“Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea.

Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 Triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Saya mengingatkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 T untuk percepatan penanganan covid19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Jokowi. 

• Ini Rincian Anggaran Proyek Sapi Kurus di Saree Tahun 2019 dan 2020

• Pilkada Digelar Tahun 2022, KIP Aceh Usul Anggaran Rp 200 Miliar Lebih

"Angka ini Rp 677,2 T adalah jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat.

Prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia," tuturnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)