Suara Parlemen

HRD Ingatkan Kemenhub Tidak Abaikan Aspirasi Prioritas Aceh dengan Alasan Covid-19

HRD menyampaikan bahwa dirinya sudah berulang kali menyuarakan beberapa program strategis di Aceh.

For Serambinews.com
Anggota DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD) saat dalam salah satu kegiatan 

HRD menyampaikan bahwa dirinya sudah berulang kali menyuarakan beberapa program strategis di Aceh.

Laporan Fikar W.Eda  |   Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD) mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk tidak mengabaikan aspirasi prioritas masyarakat Aceh dengan alasan Pandemi Covid-19 atau keterbatasan anggaran.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi V di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Dalam rapat dengan agenda membahas Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2021, HRD menyampaikan bahwa dirinya sudah berulang kali menyuarakan beberapa program strategis di Aceh.

“Hari ini rapat perdana untuk pembahasan anggaran 2021 dalam suasana Covid-19, saya ingatkan kembali aspirasi-aspirasi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya baik di RDP maupun kesempatan lainnya seperti saat reses dan kunker komisi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Wali Kota Dukung Pelaksanaan Hari Anti Narkotika Nasional Tahun 2020

Dhany dan Joelis tak Berkutik Ditodong Pistol, Pengakuan Sopir Mobil Box Rokok Korban Perampokan

Untuk Masjid Baitul Mukhlisin, Bank Aceh Syariah Meureudu Sumbang Rp 900 Juta ke Pemkab Pijay

Lebih lanjut HRD merinci aspirasi yang pernah Ia sampaikan sebelumnya antara lain pembangunan kereta api, pelabuhan umum Idi di Aceh Timur dan peningkatan kapasitas Bandara Malikussaleh Lhokseumawe.

“Program-program tersebut sudah pernah saya sampaikan secara langsung kepada Bapak Menteri saat berkunjung ke ruang kerja beliau tanggal 24 Januari lalu.

Dan saya juga sudah sampaikan kepada Dirjen terkait. Jadi jangan cuma respon lips service semata tapi tidak ada yang diakomodir,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Bireuen 2012-2017 ini juga menyampaikan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan, bus sekolah dan bus perintis serta rehab terminal Tipe A yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Nur Nihayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved