Aceh Siap Laksanakan Pilkada 2022

Aceh siap laksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2022. Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) antara Komisi I DPRA

SERAMBI/M ANSHAR
DAHLAN JAMALUDDIN, Ketua DPRA 

Sebelumnya KIP Aceh sudah mempersiapkan dan mengusulkan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp 200 miliar lebih. Begitu juga dengan KIP kabupaten/kota, juga sudah mengusulkan kepada pemerintah masing-masing.

Satukan persepsi

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRA, Tgk M Yunus Yusuf menyampaikan bahwa sebenarnya acara rakor itu tidak perlu lagi dilaksanakan jika melihat kekhususan Aceh. Tapi karena ada dinamika politik, makanya harus dilaksanakan untuk menyatukan persepsi.

Bila merujuk pada UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, maka akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 pada 5 Juli 2022. Apabila demikian, maka pada bulan Februari atau Maret 2021 tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak sudah dimulai.

Sementara Asisten I Setda Aceh, M Jafar menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sepakat melaksanakan Pilkada sesuai UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016. Untuk menyukseskan Pilkada, pemerintah akan memberikan dukungan baik dari segi anggaran dan kesiapan regulasi.

"Tentu penyelenggaraan Pilkada ini dilaksanakan oleh KIP dan Panwaslih. Kami (eksekutif dan legislatif) di sini sebagai pendukung. Yang paling penting, karena Pilkada bagian dari proses politik, maka perlu adanya kesamaan persepsi dari semua pihak, baik di level provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat," ungkap dia.

Kesiapan juga disampaikan Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri dan Ketua Panwaslih Aceh, Faizah. Anggota Komisi I DPRK se-Aceh juga menyampaikan hal yang sama. Menurut mereka, UUPA merupakan landasan hukum dan pedoman yang kuat bagi Aceh dalam melaksanakan Pilkada pada tahun 2022.

"Yang penting hari ini kita buat komitmen antara provinsi dan kabupaten/kota. Selama ini kita hanya mengkeramatkan UUPA, tapi bagaimana jika pemerintah pusat menolak, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir ini yang harus kita pikirkan bersama," ungkap Hasanuddin, anggota Komisi I DPRK Aceh Utara.

Masalah anggaran

Terkait dengan anggaran, Karo Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sudah mengirimkan permohonan anggaran kepada Pemerintah Pusat. Namun hingga kemarin belum ada jawaban dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Mengenai anggaran, Kemendagri belum menanggapi," katanya.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved