Breaking News:

Salam

Corona Belum Mereda, Jokowi Bicara Reshuffle

Presiden Joko Widodo tidak bisa menyembunyikan kekesalan atas kinerja para menterinya dalam menangani pandemi Corona

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo 

Presiden Joko Widodo tidak bisa menyembunyikan kekesalan atas kinerja para menterinya dalam menangani pandemi Corona. Ia pun mengisyaratkan perombakan kabinet jika pembantu pembantunya belum bisa bekerja ekstra keras.  Dia juga menegaskan bahwa hukum perlu disiapkan dalam melakukan manajemen krisis.

"Sekali lagi, langkah‑langkah extraordinary ini betul‑betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah‑langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu.

Pada rapat itu --yang liputannya baru disiarkan Chanel Youtube Setpres, Minggu (28/6/2020)-- Presiden menegaskan, "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana‑mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah."

Berkali‑kali Jokowi bicara dengan nada tinggi. Kemudian juga dengan suara yang berat. Kening berkerut. Terkesan raup wajah yang kecewa. Jokowi mengatakan dirinya melihat masih banyak yang menganggap kondisi sekarang ini normal. Kemudian bekerja masih biasa‑biasa saja. Dia menegaskan para menteri dan kepala lembaga harus bekerja luar biasa. Sebab, menurut Jokowi, kondisi saat ini sudah extraordinary.

Jokowi memang menyampaikan isi hatinya dalam kalimat yang terputus-putus dan kurang bisa dipahami awam. Namun, para menteri tentu sudah mafhum apa yang dimaksud Kepala Negara. Apalagi, Presiden menyampaikan itu sambil mengangkat tangan meminta jajarannya untuk memahami dan mengerjakan instruksi yang dia sampaikan.

Bagi Presiden, merombak kabinet adalah salah satu “jembatan” terbaik untuk memenuhi janjinya kepada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam peri kehidupan mereka. Perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah merupakan suatu keharusan. Apalagi, Jokowi melihat ada yang kurang beres dalam pemerintahannya.

Di sisi lain, berbagai indikator ekonomi maupun sosial politik menunjukkan banyak persoalan. Pertumbuhan ekonomi memprihatinkan, tingkat konsumsi terhadap berbagai produk menurun, bahkan mulai terdengar masalah PHK di sejumlah sektor yang tak sanggup bertahan di musim pandemi Covid-19 ini.

Reshuffle kabinet sepenuhnya memang hak prerogatif presiden. Namun, masyarakat punya banyak harapan pada setiap menteri. Oleh sebab itu, presiden seharusnya benar‑benar menilai menteri berdasarkan kinerja dan bukan karena titipan atau tekanan partai semata. Peningkatan kinerja kabinet seharusnya menjadi tujuan utama perombakan.

Maka, bila memang reshuffle dilakukan, hasil evaluasi kinerja kabinet harus menjadi bahan pertimbangan utama. Selain itu, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pejabat yang tidak kapabel juga perlu  menjadi pertimbangan presiden, sehingga bisa menggantinya dengan orang yang tepat. Sehingga, reshuffle Presiden Jokowi kelak dapat menempatkan anak bangsa yang berkualitas dan bukan orang partai yang minim prestasi.

Kita mencatat, sejak awal Presiden Jokowi sudah sepakat bahwa revolusi mental adalah semangat bersama. Karena perubahan harus diperjuangkan secara radikal dalam situasi Idonesia yang sangat rumit ini. Kalau reshuffle adalah solusi teknis untuk membereskan masalah, maka tentu kita semua mendukungnya.

Apalagi, sejak Covid-19 melanda dunia, khususnya Indonesia, banyak pihak yang berpendapat bahwa kinerja beberapa menteri dalam pemerintahan sekarang ini belum bisa menyesuaikan dengan nawacita dan revolusi mental yang digaungkan Jokowi. “Wajar banyak pihak yang berpendapat seperti itu, karena faktanya ada beberapa menteri yang tidak bisa berlari secepat presiden. Artinya, dia tidak bisa ikut dalam irama kerja keras. Karena itu harus dilakukan koreksi,” ujar seorang pengamat politik. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved