Opini

Jelang Pilkada, Lihatlah Hal-hal Yang Krusial

Aceh siap laksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2022. Hal itu disepakati dalam Rapat koordinasi (rakor) antara Komisi I DPRA

SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Rapat koordinasi terkait rencana Pilkada serentak Provinsi Aceh tahun 2022 di Gedung DPRA, Senin (29/6/2020). 

Aceh siap laksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2022. Hal itu disepakati dalam Rapat koordinasi (rakor) antara Komisi I DPRA bersama Pemerintah Aceh, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, dan Komisi I DPRK se‑Aceh di Gedung DPRA, Senin (29/6/2020), bersepakat menyatakan Aceh sudah cukup siap untuk melaksanakan Pilkada serentak tahun 2022.

Dasar keputusan merujuk pada Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil kesepatan itu kemudian ditandatangani semua peserta rakor sebagai komitmen melaksanakan Pilkada Serentak Aceh tahun 2022. Di Aceh, ada tiga kabupaten yang tidak menggelar Pilkada Bupati, yaitu Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Subulussalam, karena berbeda periodenya.

Apa yang diputuskan Rakor itu kita melihatnya masih sebatas komitmen politik. Artinya, masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan situasi di daerah atau negeri ini, terutama menyangkut Covid-19 yang hingga kini masih menjadi “pekerjaan rumah” berat bagi pemerintah.

Meski demikian, dalam bebarapa bulan belakangan, soal pilkada di untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi termasuk hal yang sering disinggung-singgung masyarakat di dunia maya. Meskipun sebagain bercanda, tapi sesungguhnya pemanasan pilkada itu sudah dimulai para pendukung bahkan oleh calon-calon kontestan sendiri.

Yang tidak menariknya, setiap kali menyinggung soal Pilkada, di mana-mana yang dibicarakan siapa kandidatnya. Siapa calon bupati ini dan siapa pula calon wali kota itu. Demikian juga untuk tingkat provinsi, siapa calon dan siapa pula pendamping sudah mulai ramai dibahas di media sosial.

Padahal, sekurang-kurangnya ada tiga masalah krusial yang patut jadi perhatian dalam setiap musim pilkada. Pertama, money politic,  politisasi sara, dan berita hoax. Menurut catatan pengamat dan pakar politik, ketiganya dapat dijadikan variabel untuk mengukur tinggi dan rendahnya integritas proses demokrasi melalui pemilihan langsung serentak.

Money politic atau politik uang dapat dimaknai sebagai uang sogok politik agar orang yang mendapatkannya mengikuti kemauan si pemberi. Dapat disebut pula dengan istilah politik transaksional. Sehingga pemilih menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan hati nurani, akal sehat dan ijtihad dari dalam dirinya. Tetapi pilihan dijatuhkan atas dasar diberi uang. Alhasil, yang didapat dalam proses demokrasi tersebut tidak bisa disebut membanggakan.

Kedua, politisasi sara. Persoalan suku, agama, dan ras ini acap muncul menjelang pilkada. Isu ini dimunculkan untuk memojokkan kontestan tertentu. Persoalannya “digoreng-goreng” hingga  bisa menjadi seolah lebih besar dari kenyataannya. Masalahnya buat kita adalah, politisasi sara itu bisa menjadi pemicu renggangnya ikatan kebhinnekaan kita sebagai bangsa. Maka, harapan besar kita jangan sampai terjadi politisasi sara dalam bentuk apapun dalam Pilkada di Aceh nanti.

Lalu, soal hoaks yang kita katakan sebagai kebohongan dengan tujuan jahat. Menyampaikan dan menyebarluaskan berita yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi, faktanya ada tetapi tidak disampaikan sesuai kenyataannya. Bisa pula dipahami sebagai menyebarluaskan berita yang bahkan faktanya pun tidak ada.

Untuk memenangkan suatu kompetisi kadang cara seperti ini pun dilakukan. Hoaks ini pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Pada musim Pilkada nanti, publik akan sangat gampang “mengonsumsi” hoaks yang dibagi melalui media massa online, sosial media, ataupun grup medsos. Berita hoaks setidaknya menjadi alat picu perdebatan panas antar pihak yang saling silang pendapat. Tidak hanya adu argumentasi tetapi juga adu emosi dan saling memaki.

Selain ketiga hal krusial itu, masalah teknis juga sangat penting. Di situasi normal saja, dari sejumlah kasus pada pilkada serentak sebelumnya, khusus di Aceh verifikasi syarat dukungan pasangan perseorangan banyak menimbulkan sengketa. Masalah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang selalu tidak akurat sering menimbulkan perselisihan antara penyelenggara dengan peserta pilkada. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved