Breaking News:

Info Bener Meriah

Bupati Sarkawi Ingatkan Camat dan Reje Antisipasi Karhutla di Kabupaten Bener Meriah

Bupati juga mengingatkan, para pelaku Karhutla yang terbukti, dapat dikenakan sanksi hukum baik berupa denda maupun hukuman penjara.

For Serambinews.com
Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi 

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG -
Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi menghimbau para camat dan Reje Kampung dan segenap elemen masyarakat Kabupaten Bene Meriah untuk melakukan antisipasi terjadinya bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing.

“Ini harus sampai ke masyarakat paling bawah, untuk mengantisipasi Karhutla itu, mulai sekarang langkah konkrit harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Camat, Reje Kampung dan elemen masyarakat lainnya dalam menangkal hal itu,” ujar Bupati.

Masih dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana Karhutla di Kabupaten Bener Meriah, Bupati Sarkawi menghimbau seluruh masyarakat Bener Meriah agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Masyarakat juga kita dorong untuk berpartisipasi aktif untuk melaporkan kepada aparatur kampung, BPBD dan aparat TNI/Polri terdekat apabila menemukan kejadian Karhutla, karena dengan cara itu kita lebih cepat untuk mengatasinya," harap Bupati.

“Kepada seluruh Camat dan Reje Kampung se-Kabupaten Bener Meriah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya masing-masing, salah satunya adalah teruslah melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan,” pinta Bupati.

Tambahnya, apalagi kondisi saat ini ancaman wabah Covid 19 masih terjadi ditambah lagi ancaman apabila terjadi karhutla. Hal ini diharapkan bisa diantisipasi bersama, salah satunya dengan meningkatkan pencegahan terlebih dahulu.

Bupati juga mengingatkan, para pelaku Karhutla yang terbukti, dapat dikenakan sanksi hukum baik berupa denda maupun hukuman penjara.

Secara rinci ada 8 (delapan) pasal tindak pidana terkait karhutla yang mengancam para pelaku pembakar.

Beberapa di antaranya adalah UU RI nomor 41 tahun 1999 pasal 78 ayat 3 tentang Kehutanan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 5 miliar karena dengan sengaja membakar hutan, atau UU pasal 78 ayat 4 yang sama apabila akibat kelalaiannya menyebabkan karhutla diancam 5 tahun pidana penjara dengan denda Rp 1,5 miliar.

Juga ada di pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar hutan dengan ancaman 12 tahun pidana penjara dan pasal 188 KUHP yang akibat kelalaian dengan ancaman 5 tahun pidana penjara, lalu ada pasal 98, 99, dan 108 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, serta pasal 108 UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Bupati merinci secara jelas.

Pasal-pasal ini akan dikenakan berlapis, sehingga jerat hukum bagi pelaku maupun atas kelalaiannya menyebabkan Karhutla akan sangat berat.

“Sekali lagi kita menghimbau masyarakat maupun korporasi untuk menghentikan kebiasaan membakar lahan dan hutan, kalau itu dilakukan akan ada sanksi hukum yang menunggu, dan kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada masyarakat kita," Bupati mengingatkan.(*)

Penulis: Budi Fatria
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved