Rizieq Shihab Minta Jokowi Mundur, Muncul Via Rekaman Suara Saat Demo Tolak RUU HIP di Gedung DPR

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, hadir di tengah-tengah massa aksi DPR RI melalui pesan suara.

Dirinya menyampaikan agar Presiden Joko Widodo mendengarkan nasihat darinya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) HIP tersebut. "Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat, karena sudah tidak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik," kata Rizieq, Kamis (16/7/2020).

Rizieq mengatakan pesan tersebut disampaikan secara tulus dan ikhlas untuk keselamatan negara dan ridho dari Allah SWT."Semoga hati Presiden Jokowi mau terbuka dan mau menerima nasihat. Amin," ujarnya

Selain kepada Jokowi, Rizieq pun mengutarakan pesan kepada seluruh anggota DPR dan DPD RI, serta anggota MPR RI. "Sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segara mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamtkan Jokowi dan negara," ucap Rizieq.

• Hari Pertama Ramadan, Habib Rizieq Shihab Dikaruniai Cucu Kembar Laki-laki

• Kembali Bertemu di Tanah Suci, Senator Fachrul Razi Sampaikan Pesan Habib Rizieq  

• Kediaman Habib Rizieq Shihab di Mekah Selalu Ramai Dikunjungi, Otoritas Arab Saudi Tak Masalah

"Sekaligus dengan menggelar sidang istimewa MPR RI untuk memakzulkan Jokowi dan penyelematan rakyat, bangsa dan negara Indonesia," pungkasnya.

Massa aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendengarkan maklumat Imam Besar Front Pembela Indonesia (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) via rekaman suara. Maklumat yang disampaikan Habib Rizieq langsung menuntut kepala negara yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden Joko Widodo, untuk segera mengundirkan diri.

"Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat," kata HRS saat awal maklumatnya, yang didengar ratusan massa aksi di depan Gedung DPR RI.

HRS menyampaikan dasar tuntutannya tersebut, dengan menyinggung kinerja rezim saat ini yang notabene dikendalikan oleh kekuataan oligarki. "Karena Jokowi sudah tidak mampu mengelola negara, dan menjalankan roda pemerintahan secara baik, sehingga mafia oligarki semakin merajalela dan berbuat semaunya, sementara rakyat semakin sengsara dan kedaulatan negara semakin terancam," ujarnya.

• Habib Rizieq Pidato di Reuni 212, Sebut Masih Dicekal dan Merasa Diasingkan Penguasa Indonesia

• Habib Rizieq Bantah Mahfud MD, Mengaku Sudah Lapor Masalahnya ke Dubes hingga BIN Datang Menemuinya

• Mahfud Terima Surat dari Pengacara Habib Rizieq: Itu Bukan Surat Pencekalan dari Pemerintah RI

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas berunjuk rasa dj depan Gedung DPR RO Senayan menemui pimpinan DPR RI. PA 212 dan beberapa perwakilan ormas islam masuk ke gedung DPR sekitar pukul 12.45 WIB.

"Tuntutan kita sama, ingin dapat kepastian dari DPR RI bahwa RUU HIP atau PIP tidak akan dilanjutkan. Dicabut, dibatalkan dari Prolegnas lewat sidang Paripurna hari ini," kata Ketua PA 212 Slamet Ma'arif.

Bakar Ban
Keributan sempat terjadi di depan gedung DPR, Jakarta saat aksi unjuk rasa menentang RUU HIP. Mendadak datang massa dari arah Slipi.

Terlihat polisi membentuk barikade. Massa datang sekitar pukul 17.44 WIB, massa tersebut mendadak muncul dari arah Slipi tampak membuat keributan. Sempat terdengar letusan kembang api.

Polisi tampak membuat barikade berlapis. Mobil barikade tampak dikerahkan. Massa mulai mundur sejauh 300 meter dari depan gerbang gedung DPR. Massa sempat melempar batu ke arah polisi.

Satu provokator tampak diamankan polisi. Dia terlihat hendak lari ke arah jalan tol.
Ada dua demo di depan gedung DPR, yaitu massa menolak RUU HIP dan massa menolak omnibus law. Massa penolak RUU HIP sudah bubar sekitar pukul 16.30 WIB, sementara massa penolak omnibus law masih ada yang bertahan di depan gedung DPR.

Pada malam hari massa yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja mulai membubarkan diri, dari depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pantauan Tribun di lokasi sekira pukul 19.30 WIB, massa yang tergabung diri Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) tolak Omnibus Law berangsur meninggalkan DPR.

• Wakil Ketua Komisi X DPR: Hentikan Aksi Benturkan Pancasila dengan Agama