Program "Gampang" yang Tidak Gampang  

Oleh Dr. Ir. Basri A. Bakar, Msi, Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh

Pernahkah kita membayangkan sekiranya banyak orang yang mati kelaparan akibat krisis pangan yang melanda dunia secara global? Ternyata pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia di planet bumi ini sejak Desember 2019. Tentu berbeda dengan wabah penyakit yang sebelumnya pernah melanda hanya negara-negara tertentu, sehingga negara lain datang membantu. Tapi dampak yang ditimbulkan Covid-19 lebih dahsyat dari flu burung, Plague of Justinian, Black Death, kolera, cacar air, dan lain-lain.

Selain menelan banyak korban, Corona termasuk bencana multiaspek, karena berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial, dan agama.

Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley seperti dilansir CNN memprediksi bahwa skenario terburuk dari bencana kelaparan ini akan melanda sedikitnya 36 negara. Sebelumnya WFP bahkan telah memperingatkan bahwa pada tahun ini akan menjadi tahun yang kritis bagi negara-negara yang dilanda kemiskinan atau perang.  Diprediksi sekitar 135 juta orang terancam kelaparan atau lebih buruk lagi. WFP juga mengidentifikasi 55 negara yang paling berpotensi terkena ancamaan kelaparan dan krisis pangan.

Saat ini sepuluh dari negara-negara itu sudah terindikasi lebih dari satu juta orang di ambang kelaparan. Mereka adalah Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Nigeria, dan Haiti. Menurut David, bahaya nyata yang terpampang justru lebih banyak orang berpotensi meninggal akibat dampak ekonomi Covid-19 daripada dari virus itu sendiri. Untunglah Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara yang berpotensi terancam kelaparan meskipun tetap harus berjaga-jaga.

Menanggapi fenomena yang menakutkan itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan kabinet terkait untuk terus melakukan kesiap-siagaan terhadap penyediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah sejak April 2020 lalu serta memerintahkan agar ketahanan pangan mulai dari produksi hingga tahap distribusi harus tetap terjamin. Tindak lanjut dari instruksi Presiden, Kementerian Pertanian selaku lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pertanian dan pangan langsung menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah pandemi corona ini.

Peluncuran "Gampang"

Untuk mendukung percepatan penanganan dampak Covid-19 khususnya di Aceh, Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT awal Juli 2020 lalu meluncurkan program Gerakan Aceh Mandiri Pangan (Gampang) yang diikuti bupati/wali kota se-Aceh melalui video conference dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Aceh. Menurut Gubernur, inti dari program GAMPANG adalah pengembangan komoditi padi, jagung, ikan lele, sayur mayur, dan telur ayam, serta upaya penyediaan air di lahan pertanian produktif. Nova menjelaskan, pentingnya program Gampang dalam upaya menyahuti warning krisis pangan dari FAO yang mengancam dunia, antara lain akibat rantai pasokan dan distribusi pangan terganggu.

Kalau maju jujur, Aceh tidak perlu khawatir terhadap pangan, bahkan selama ini selalu surplus terutama padi, jagung, dan beberapa komoditi lain. Namun, sesungguhnya bicara ketahanan pangan tidak cukup sebatas memproduksi (subsistem hulu) dengan mengabaikan subsistem hilir (pengolahan hasil, distribusi, dan pemasaran). Pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat ke arah yang lebih baik.

A.T. Mosher dalam bukunya Getting Agriculture Moving, mengatakan pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu program "Gampang" harus mencakup hulu-hilir dalam berbagai komoditi baik padi, jagung, palawija termasuk sayuran, ternak unggas, dan lain-lain. Mamang di lapangan apa yang menjadi target tidak segampang yang dilukiskan di atas kertas, karena banyak faktor pembatas yang menjadi kendala. Kecuali komoditi padi yang sudah dianggap survive dengan produksi yang mencapai target saat ini sekitar 2,3 juta ton gabah, namun komoditi lain masih berselemak dengan berbagai masalah.

Di saat petani sudah bersemangat menanam jagung, cabai, bawang merah, tomat, dan lainnya sampai berhasil panen, namun jika belum adanya jaminan harga, maka kesejahteraan petani masih jauh dari impian. Ini pula yang membuat kaum milenial enggan berkecimpung di sektor pertanian karena stigma negatif yang sulit diubah.

Selama ini masih terdapat margin yang cukup tinggi antara harga jual petani dengan harga yang ditebus konsumen akhir. Artinya keuntungan dari sektor pertanian lebih banyak dinikmati oleh nonpetani. Kalau misalnya harga cabai merah di pasar dijual dengan harga Rp 40.000/ kg, maka di tingkat petani hanya dihargai sekitar Rp 15.000 saja.

Pada masa pandemi Covid-19 beberapa harga komoditi unggulan merosot  tanpa kendali, termasuk kopi Gayo yang sudah terkenal mancanegara. Demikian pula banyak pabrik penggilingan padi mengalami kelesuan karena seretnya permintaan beras. Ini dapat dimaklumi bahwa pembatasan berkumpul menghindari penyebaran virus Corona berdampak kepada menurunnya permintaan terhadap komoditi pertanian. Hotel, restoran, pesta perkawinan dan even-even keramaian lain yang sebelumnya membutuhkan pasokan bahan pangan, kini menjadi sepi.

Untuk menimalisir ketidaknormalan harga komoditi pertanian, pemerintah dapat mengatur zona pewilayahan komoditas. Jadi tidak semua kabupaten menanam komoditi yang sama secara besar-besaran, tentu harus ada komoditi spesifik lokasi. Selain itu petani harus dibekali ilmu agribisnis yang memadai. Bukan menanam dulu mencari pasar kemudian, tapi harus dibalik. Bukankah orang tua kita dulu memiliki falsafah agrbisnis yang populer dengan "Jaroe bak langai, mata u pasai", (tangan di alat bajak, mata membidik pasar).