Ulama dan Konsolidasi Melawan Korona  

Oleh Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis

Beredar video singkat di media sosial terkait pernyataan ulama kharismatik Aceh Hasanoel Bashry HG yang pernah menjadi pasien Covid-19 ke-151 di Aceh menarik untuk dicermati. Kehadiran video yang mencerahkan tersebut paling tidak akan membuka ruang konsolidasi yang dilakukan kaum ulama dalam menghadapi ancaman korona di tanah air. Dalam konteks ini, keberadaan Corona bukan untuk ditemani dengan selogan semu yang disebut kenormalan baru. Karena membiarkan yang tidak normal untuk menjadi normal adalah suatu sikap yang mengundang kehancuran.

Keberadaan Corona telah mengakibatkan keterpurukan multisektor, tidak hanya dalam bidang ekonomi, kesehatan, hingga ketidakjelasan arah penentuan kebijakan publik. Semua ini secara tidak langsung menggiring publik dalam lembah kesengsaraan. Dengan kondisi seperti ini semua pihak mesti cepat tergugah dan membangun langkah konsolidasi agar pandemi tidak semakin menjadi-jadi.

Mencermati perkembangan penambahan kasus Covid-19 di Aceh dalam sehari mencapai 22 positif Corona (Serambi Indonesia, 27/7/2020), atau telah mencapai 415 orang positif Corona (01/08/2020). Angka ini akan mungkin bertambah jika upaya pencegahan dan kedisiplinan masyarakat Aceh tidak terjalin kuat. Hadirnya kajian ini sejatinya bukan untuk menguraikan kekurangan pemerintah Aceh, tetapi tulisan ini mencoba menghadirkan kesadaran bersama melalui spirit ulama dalam melawan Corona.

Masih seputar video singkat yang berisi nasihat ulama kharismatik Aceh Hasanoel Bashry HG, dapat dimaknai tiga pembelajaran sebagai berikut. Pertama, Corona bernar adanya, bukan rekayasa. Dalam konteks ini sungguh relevan dengan kondisi cara pikir masyarakat Aceh, terutama yang berada di kawasan perdesaan. Masih adanya anggapan masyarakat bahwa di desa (gampong) tidak adanya Corona dengan mudah dijumpai saat nongkrong di warung kopi di desa-desa.

Meskipun tidak semua warga desa berpikiran seperti ini, paling tidak pola pikir sedemikian mesti cepat dihilangkan dengan menggiring masyarakat bahwa keberadaan Corona telah diperkuat oleh ulama. Sebab, telah menjadi ciri khas masyarakat Aceh bahwa masyarakat lebih percaya terhadap ulama daripada kepala daerah. Langlah seperti ini bukan bermaksud mengangap warga desa sempit berpikir, tetapi hanya sekadar strategi tentatif untuk menyelamatkan warga desa dalam melawan Corona.

Melalui situasi saat ini, warga harus diyakinkan terus-menurus dengan sikap keteladanan. Mempersuasif masyarakat dengan maksud mendidik adalah suatu keharusan yang berlanjut. Terlebih Corona dapat menyerang kapan saja, siapa saja dan di masa saja. Dapat menyerang kepala daerah, ulama maupun warga. Masyarakat dapat dipersuasif bahwa akan sangat berbahaya jika Corona bercokol kuat di desa. Ketika Corona telah mewabah di desa, maka akan membuat peta perlawanan terhadapnya semakin rumit, apalagi di desa saat ini masih jauh dari ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Mungkin ada baiknya dalam melawan Corona ini menggunakan slogan "melawan Corona dari desa". Dari desa menggairahkan kedisiplinan warga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengajak warga untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan sangat efektif ketika pemerintah bersinergi dengan kaum ulama. Sejarah Aceh telah membuktikan bahwa pemerintah akan kewalahan mempersuasif publik tanpa bantuan ulama.

Dulu ulama dilibatkan melawan kolonial Belanda dan Jepang, kini ulama mesti dilibatkan untuk melawan korona. Pada kondisi seperti ini memang akan tercium aroma politisasi ulama oleh oknum elite politik. Namun, atas kepercayaan dan solidaritas masyarakat dengan ulama pasti akan menutup jalan bagi praktik politisasi terhadap kaum ulama.

Kedua, membantu tenaga medis sebagai ihktiar bersama dalam melawan Corona. Benar bahwa kesadaran spritual warga juga berperan dalam melawan Corona, tetapi kekuatan spritualitas tersebut tidak bulat-bulat dihadapkan bahwa seseorang tidak dapat terjangkit Corona. Perlawan Corona hanya dapat dilakukan dengan mengikuti arahan tenaga medis yang ahli di bidangnya, dan kesadaran spritual seorang atau warga menyatu di dalamnya untuk menghadirkan sebuah semangat kedisiplinan warga bersama-sama dengan tenaga medis melawan Corona. Tenaga medis tidak dapat bekerja dengan sesama mereka dalam melawan Corona, begitu juga kaum ulama atau pemerintah. Kehadiran kerja sama dari masyarakat dengan semua stakeholder adalah kunci kemenangan dalam melawan Corona. Kerja sama stakeholder perlu dibangun secara bertahap dengan diikat prinsip kedisiplinan dan keteladanan. Upaya membuka jalan untuk membagun kerja sama semua pihak dalam melawan Corona inilah yang disebut sebagai proses solidaritas melawan Corona.

Ketiga, meredam sikap saling menyalahkan. Memang sikap salah-menyalahkan yang terjadi pada daerah yang rendah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti daerah Aceh dapat dimaklumi. Terlebih sikap masyarakat yang masih ada tidak percaya atau tidak patuh pada imbauan pemerintah juga bagian dari dinamika berdemokrasi. Intinya, percaya atau patuh tidak patuhnya masyarakat bukan karena tidak beralasan. Sebab, saat ini masyarakat dapat mengakses informasi terkait "keterbatasan" pemerintah dalam menghadapi ancaman Corona.

Misalnya, pada saat pemerintah gencar mengimbau masyarakat menggunakan APD di tengah ekonomi masyarakat yang terjepit, namun pemerintah saat ini belum mampu menghadirkan APD dengan harga yang terjangkau masyarakat. Padahal, katanya refocusing anggaran atas nama dampak Corona sudah dilakukan. Namun, saat ini belum ada indikator refocusing anggaran tersebut yang benar-benar mendorong kemaslahatan masyarakat.

Atas kondisi seperti inilah dibutuhkan peran ulama dalam mempersuasif publik. Paling tidak, dengan kehadiran ulama sebagai jalan tengah membangun konsolidasi melawan Corona, dengan sendirinya perlahan-lahan masyarakat akan efektif bersinergi dengan pemerintah. Sebab, perkembangan politik mitigasi bencana (Corona) yang dilakukan pemerintah saat ini cenderung bersifat top down, dan kurang berbasis kearifan lokal. Sehingga masyarakat kurang memahami arah kebijakan yang diciptakan pemerintah pusat.

Ketiga, pandemi jangan dianggap remeh. Nasihat ulama kharismatik Hasanoel Bashry HG telah menegaskan bahwa jangan menganggap remeh Covid-19. Buktinya, bukan saja Indonesia yang kewalahan menghadapinya, tetapi juga seluruh negara juga khawatir ancaman Covid-19. Dampaknya, skema pembangunan dan keuangan negara-negara maju berubah, termasuk juga di sektor ibadah sakral, yang tidak semua umat Islam tahun ini dapat menunaikan ibadah haji di tanah suci (Mekkah).

Sikap menganggap remeh terhadap ancaman Corona mesti diganti dengan sikap optimis dalam melawannya. Corona jangan selalu dipandang sebagai murkanya Tuhan terhadap hambanya, tetapi juga mesti dimaknai sebagai peluang pembuktian bahwa dengan solidaritas yang dipelopori ulama akan menuai hasil seperti yang dicita-citakan, yakni cepat lepas dari ancaman Corona.

Untuk itu, dalam misi melawan Corona tidak mesti mengedepankan sikap yang tegesa-gesa yang justru memicu kepanikan. Tetapi melawan Corona dapat ditempuh dengan penuh kedamian dan keteladanan. Di sinilah semestinya negara membutuhkan peran ulama dalam melakukan konsolidasi melawan Corona.