MaTA Minta Pemerintah Aceh Buka Penggunaan Dana Refocusing Covid-19 Senilai Rp 2,3 Triliun

Seharusnya, kata Alfian, yang publik butuh adalah penjabaran refocusing yang telah diputuskan sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh membuka untuk apa saja penggunaan dana refocusing APBA 2020 sebesar Rp 2,3 triliun.

Permintaan itu disampaikan Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Kamis (13/8/2020) setelah Pemerintah Aceh melakukan refocusing APBA 2020 untuk penanganan Covid-19.

"Berdasarkan penelusuran MaTA, penjabaran ringkasan refocusing APBA 2020 yang ditampilkan di website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Aceh sama sekali tidak kelihatan," kata Alfian.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh sudah melakukan perubahan terhadap APBA 2020 melalui  Pergub Aceh Nomor 38 tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub Aceh Nomor 80 tahun 2019 tentang Penjabaran APBA 2020.

Hasilnya terjadi pengurangan pada anggaran belanja dari sebelumnya Rp 17,279 triliun menjadi Rp 15,798 triliun.

• Ditawari Anaknya Bisa Masuk Akpol, Anggota Polisi Ini Malah Tertipu 1,35 Miliar

• Sarkawi dan Kementerian PUPR Bahas Jembatan Enang-Enang

• Akhirnya Buka Suara, Ternyata Kartika Putri Selama Ini Merasa Dipoligami oleh Sang Suami

Pengurangan juga terjadi pada anggaran pendapatan dari Rp 15,457 triliun menjadi Rp 13,975 triliun atau berkurang Rp 1,481 triliun akibat penyesuaian pendapatan yang berkurang dan adanya refocusing pada kegiatan SKPA untuk penanganan pandemi Covid-19.

Seharusnya, kata Alfian, yang publik butuh adalah penjabaran refocusing yang telah diputuskan sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

MaTA memandang perlu penjelasan atau akses publik terhadap penjabaran anggaran refocusing tersebut.

"Pemerintah Aceh perlu menjelaskan apa kebutuhan Aceh yang sesungguhnya dalam menghadapi masa pandemi untuk saat ini, sehingga refocusing teralokasi sebanyak itu dimana sebelumya hanya sebesar Rp 1,7 triliun," ujar Alfian.

MaTA juga mempertanyakan arah fokus Pemerintah Aceh dalam penggunaan anggaran tersebut. Apakah untuk ekonomi atau hanya memperkuat kebutuhan birokrasi dengan alasan pandemi.

"Publik wajib mengetahui terhadap kerja pemerintah mau kemana," ungkap aktivis anti rasuah ini.

"Kalau kita telusuri melalui laman LPSE, program anggaran refocusing sudah mulai digunakan melalui nontender, sebanyak 6 paket seperti pengadaan baliho, pengadaan hermes scanner, perangkat video konferensi untuk metting, dan mobiler posko covid," sebut Alfian.