Bener Meriah Masuk Tiga Besar Realisasi Belanja APBK di Atas Rata-Rata Nasional  

"Di daerah dengan berbagai macam sumber pendapatannya, mulai dari PAD, baik itu pajak maupun retribusi, dana transfer, baik itu DAK, DBH, itu juga perlu kita dorong bersama agar sinergitas antara APBD dengan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa punya tujuan yang sama, punya frekuensi yang sama," kata Ardian.

• Inilah Hwasong-15 Rudal Kebanggaan Kim Jong Un, Diklaim Sanggup Meluluhlantakkan AS dan Israel

Lebih lanjut Ardian menyampaikan, karena belanja ini APBD-nya pasti berputar di daerah, sangat diharapkan Gubernur, Bupati dan Walikota bisa segera mengejar realisasi APBD tentunya dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya, Ardian berharap dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2020 yang lebih kurang 4 bulan, Pemda agar segera melakukan penyesuaian terhadap APBD-nya masing-masing. "Untuk kegiatan-kegiatan yang tetap mengarah kepada 3 aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi maupun aspek jaring pengaman sosial," tandas Ardian.

Untuk itu, beberapa langkah-langkah strategis yang disampaikan oleh Dirjen Keuda perihal alokasi APBD untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya, yakni: Pertama, program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal dan tenaga lokal;

Kedua, memberikan stimulus atau subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui bank milik Pemda dengan memperhatikan potensi dan produk unggulan daerah melalui pemberian modal kerja, penguatan modal usaha, pemberian pinjaman lunak maupun pemutihan atas hutang pinjaman, juga melaksanakan perluasan target sasaran dari penerima bantuan sosial maupun operasi pasar;

• Naik Pitam Gegara Digugat Warisan, Ibu Ini Minta ASI-nya Dibayar: Dia Harus Bayar Air Susu Saya

Ketiga, melalui izin dari Mendagri kepada kepala daerah untuk segera menggalakan kampanye pengunaan masker dalam rangka pencegahan dan penekanan penyebaran Covid-19 dengan bersinergi bersama TP-PKK. Jadi tingkat pusat sampai tingkat desa itu harus saling sinergi agar APBD didorong untuk menggalakan kampanye pengunaan masker.

Kemudian, Ardian juga menuturkan hasil evaluasi dari Kemendagri terhadap permasalahan umum menyangkut realisasi APBD yang dinilai masih rendah lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan pajak retribusi dari sektor-sektor jasa, hotel, restoran dan lainnya terhambat.

Sehingga ia mendorong agar Pemda melakukan evaluasi regulasi, koordinasi sinergi antar stakeholder di bidang pendapatan daerah dengan objek pajaknya, pemanfaatan IT dalam pemungutan PAD, dan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

“Dengan pendekatan IT dalam pemanfaatan PAD pajak retribusi tentunya secara transparan akan lebih mudah diperhatikan dan juga kita bisa melihat aspek safety-nya tidak ada kontak antar pembayar dan penerima pajak,” ujarnya.(*)

• Gadis asal Langsa Ini Trauma Usai ‘Dibegal’ Dadanya di Jalan, Begini Kronologis Kejadiannya

• Ini Prakiraan Cuaca di Enam Daerah Hingga 3 Hari ke Depan, Mulai Hujan, Berawan, dan Cerah Berawan

• Pembangunan Lapas Kelas III Sinabang Kembali Dilanjutkan, Target Selesai Desember, Ini Kapasitasnya