Ribuan Aparatur Gampong di Abdya Akan Terima Subsidi Rp 600 Ribu, Ini Syarat Penerima

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ribuan aparatur gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan mendapatkan subsidi atau bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan untuk durasi empat bulan atau masing-masing menerima Rp 2,4 juta itu, merupakan bagian dari stimulus pemerintah guna menopang daya beli masyarakat yang jatuh karena pandemi Covid-19.

Untuk Kabupaten Abdya, tercatat ada 119 gampong dari 152 desa yang sudah mengajukan bantuan subsidi sebesar Rp 600.000 selama empat bulan tersebut ke Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Adapun kategori aparatur desa yang akan menerima subsidi itu, masing-masing adalah keuchik, sekretaris gampong, tuha peut dan perangkat, hingga kepala lorong, dan lembaga desa lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Mussawir SSos MSi membenarkan, ada 119 gampong yang sudah mengajukan subsidi tersebut ke Kemenaker.

• Sempat Viral Usai Jadi Kades, Sosok Biduan Dangdut Ini Unggah Foto Baru yang Dibanjiri Doa Netizen

• Danlanal Simeulue, Letkol Laut Dian Wahyudi Kukuhkan Babinpotmar, Ini Tugasnya

• Hewan Ternak Mati Diduga Diterkam Harimau, Masyarakat Babah Ie, Lamno Resah

"Iya benar, yang mengajukan itu hanya 119 gampong, dan saat ini sedang dilakukan verifikasi," ujar Kepala DPMP4 Abdya, Mussawir SSos MSi kepada Serambinews.com, Selasa (18/8/2020).

Menurutnya, salah satu syarat mendapatkan subsidi tersebut adalah, bagi aparatur yang sudah membayar dan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2020.

"Iya ada mekanismenya yaitu wajib membayar iuran Rp 1,5 juta per gampong. Setiap gampong ada yang mengajukan 5 orang hingga 21 orang," ungkapnya.

Namun, ulas Mussawir, tidak semua perangkat yang diajukan itu, akan mendapatkan bantuan subsidi tersebut, karena akan diverifikasi kembali oleh kementrian.

"Makanya jumlah yang pasti penerima belum ada, tapi yang sudah mendaftar mencapai 2.000 orang lebih. Semoga bisa disetujui semua, mengingat yang menentukan layak atau tidak ya kementrian," pungkasnya.(*)