Luar Negeri
Enam Partai Politik Jammu dan Kashmir Berjanji Memperjuangkan Kembali Otonomi Khusus Kashmir
Sebanyak enam partai politik di Jammu dan Kashmir (J&K) India, Sabtu (22/8/2020) membuat kesepakatan bersama.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, SRINAGAR - Sebanyak enam partai politik di Jammu dan Kashmir (J&K) India, Sabtu (22/8/2020) membuat kesepakatan bersama.
Mereka berjanji memperjuangkan pemulihan otonomi khusus yang dicabut tahun lalu dari Kashmir.
Tindakan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi itu itu telah memicu kemarahan yang meluas dan kehancuran ekonomi di tengah tindakan keras pasukan keamanan.
Empat partai politik Kashmir pro-India dan dua partai politik India, termasuk oposisi utama Partai Kongres, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa:
"Langkah India tidak dapat diakui untuk mengubah hubungan antara kawasan itu dan New Delhi."
"Mereka menyebut perubahan itu picik dan tidak konstitusional serta berusaha melawannya secara kolektif."
"Kami ingin meyakinkan orang-orang semua bahwa aktivitas politik kami akan tunduk pada tujuan suci untuk kembali ke status Jammu danKashmir seperti 4 Agustus 2019," kata pernyataan itu.
• Muslim Bangalore India Marah, Fostingan Facebook Hina Nabi Muhammad, Ratusan Kendaraan Dibakar Massa
• Mantan Pilot Jet Tempur Bereaksi Atas Tuduhan Koleganya Bukan Pilot Wanita Pertama Jet Tempur India
• Ketua Muslim Kashmir India Kecam Konglomerat Mukesh Ambani
Pada 5 Agustus 2019, Perdana Menteri India Narendra Modi mengesahkan undang-undang di Parlemen yang mencabut status khusus Jammu dan Kashmir.
Kemudian, membatalkan konstitusi terpisah dan menghapus perlindungan warisan atas tanah dan pekerjaan.
Wilayah itu juga dibagi menjadi dua wilayah federal, Ladakh dan Jammu-Kashmir, seperti dilansir AP, Sabtu (22/8/2020).
Otoritas India menahan dan menangkap ribuan anak muda serta para pemimpin Kashmir yang pro-kebebasan dan politisi pro-India.
Sejak itu, pemerintah India memberlakukan pembatasan menyeluruh, mulai dari jam malam hingga pemadaman komunikasi, dan memberlakukan undang-undang baru yang menciptakan ketakutan.
Karena sebagian besar pemimpin pro-India dalam beberapa bulan terakhir ini dibebaskan dari penahanan dan beberapa pembatasan dihapus.
Para politisi langsung memulai konsultasi untuk menyusun strategi politik mereka.
Pernyataan tersebut, yang penandatangannya termasuk anggota Parlemen India Farooq Abdullah.
