Ketua Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Aceh Kaji Kembali Pemasang Stiker BBM Bersubsidi

Apakah ini ketulusan niat atau hanya untuk iklan politik semata, artinya kebijakan ini hanya untuk promosi politik kekuasaan ke masyarakat saja"

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor: 404/9186 Tahun 2020 tentang pemasangan stiker BBM bersubsidi terus menuai kritikan.

Kritikan ini datang dari berbagai elemen sipil, termasuk Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Lhokseumawe, Abdul Gani Haitamy.

Saat dihubungi Serambinews.com, Senin (24/8/2020) pagi, Abdul Gani Haitamy berharap pemerintah juga mengeluarkan edaran serupa untuk mobil dinas pemerintahan di seluruh Aceh.

Dan kebijakan itu lebih esensial.

“Pemasangan stiker di mobil terobosan baru Pemerintah Aceh, tapi ini perlu dikaji kembali.

Apakah ini ketulusan niat atau hanya untuk iklan politik semata, artinya kebijakan ini hanya untuk promosi politik kekuasaan ke masyarakat saja,” sebutnya.

Ia juga menilai selama ini Pemerintah Aceh kerap mengeluarkan kebijakan yang selalu menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

• Katrina Kaif Bersantai Dibawah Guyuran Hujan, Bagikan Foto Dibawah Payung

• Lima Lagi Pasien Covid-19 Sembuh

• Tim Gabungan di Pidie Lancarkan Razia Penegakan Disiplin dan Hukum Prokes, Antisipasi Covid-19

Seperti pengadaan mobil dinas, penolakan tambang dan bahkan soal keyakinan keagamaan masyarakat Aceh.

Ditambah lagi dengan kalimat tak elok pada stiker yang dipasang pada mobil, cenderung multi tafsir.

Karena tidak tepat digunakan di Aceh yang menerapkan Syariat Islam.

Ini juga sebagai tanda koordinasi antar lembaga pemerintah tidak terjalin dengan baik.

Ia juga yakin, surat edaran pemasangan stiker ini tidak akan efektif, karena terkesan promosi politik dan untuk popularitas kekuasaan.

Karena sebuah kebijakan tanpa proses maka tak akan berjalan di masyarakat.

“Plt Gubenur Aceh cenderung menciptakan politik ketegangan dalam kehidupan bernegara di Aceh.

Ketidakmampuan dalam memimpin, bisa dilihat dari banyaknya ketegangan dalam masyarakat,” terangnya.

Pada kondisi seperti ini juga pasien Covid- 19 terus bertambah, terkesan tak diatasi dengan serius.

Di sisi lain penanganan wabah cenderung menghambat pembangunan yang menyentuh manyarakat banyak, karena refocusing anggaran.

“Akhirnya kepercayaan terhadap pemerintah berkurang, semakin banyak kritikan-kritikan masyarakat dan sindirin terhadap Plt Gubernur Aceh di media sosial.

Seharusnya semua itu menjadi masukan untuk pemerintah tapi yang terjadi seolah-olah pemerintah tidak mau mendengar keluhan rakyat,” sebutnya.

Menurut Abdul Gani, perlu pengkajian mendalam dalam setiap kebijakan.

Seperti ikut melibatkan ulama dan didiskusikan dengan organisasi-organisasi yang patut diajak, supaya setiap kebijakan yang lahir sesuai harapan masyarakat bukan harapan segelintir orang.

“Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini, tertibkan pengelola SPBU, sering kita melihat antrean panjang.

Mereka seperti agen-agen yang memanfaatkan BBM bersubsidi, untuk mencari keuntungan.

Ini yang perlu di evaluasi oleh pertamina terhadap SPBU dan perlu diselidiki pihak berwenang supaya BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (*)