Berita Aceh Singkil
Kemenag Aceh Singkil Siap Negerikan MIS Pulau Balai, Ini Penjelasan Kakankemenag
"Syarat rekomendasi dari Bupati dan DPRK Aceh Singkil sudah siap kita serahkan kepada kepala madrasah.
Penulis: Dede Rosadi | Editor: Nur Nihayati
"Syarat rekomendasi dari Bupati dan DPRK Aceh Singkil sudah siap kita serahkan kepada kepala madrasah.
Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil
SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Warga Pulau Banyak, meminta Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Pulau Balai, segera dinegerikan.
Dengan harapan setelah negeri sekolah menjadi lebih maju dan mutunya meningkat.
Menanggapi hal tersebut Kementerian Agama Aceh Singkil, menyatakan berkomintmen untuk menegerikan sekolah di tengah kepulauan tersebut.
"Upaya kita sangat serius untuk usul peningkatan status negeri MIS Pulau Balai," kata Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil, Saifuddin di dampingi Kepala Seksi Pendidikan Islam Halimsyah, Rabu (26/8/2020).
Agar penegerian segera terwujud Halimsyah mengintruksikan Kepala MIS dan seluruh dewan guru MIS Pulau Balai, melengkapi berkas persyaratan.
Seperti membuat akun dan mengisi aplikasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama pusat.
"Syarat rekomendasi dari Bupati dan DPRK Aceh Singkil sudah siap kita serahkan kepada kepala madrasah.
• Intip, 75 Murid SD Bersaing di FL2SN Bireuen, Ada Lomba Nyanyi, Pantomin Ala Anak-anak
• Petani Aceh Jaya Kembangkan Nilam, Anggota DPRA Ini Dorong Warga Manfaatkan Lahan Tidur
• Djoko Tjandra Akui Bagi-bagi Uang pada Oknum Penegak Hukum, Jaksa Pinangki Dapat Rp 7 M Lebih
Kalau semua sudah terpenuhi Pak Kankemenag bersama Kasi Pendis akan meyakinkan Kementerian pusat untuk segera meningkatkan status MIS tersebut menjadi negeri," ujar Halimsyah.
Sebelumnya Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil, Saifuddin, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Banyak Barat dan Pulau Banyak.
Di Pulau Banyak Barat, Kakankemenag Aceh Singkil, melakukan koordinasi dengan Camat setempat Mawardi, terkait lokasi kantor KUA.
Dalam pertemuan tersebut Mawardi, selaku Camat Pulau Banyak Barat menyatakan mendukung upaya pendirian kantor KUA.
“Kalau terwujud masyarakat kami tidak lagi melakukan pernikahan ke Pulau Banyak," kata Mawardi.
Sementara Saifuddin, mengatakan belum tersedianya KUA di Pulau Banyak Barat, lantaran terkendala tanah.