Breaking News:

Salam

Aceh Harus Lebih Serius Tekan Penularan Corona  

Presiden Jokowi menawarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat gampong guna menekan perkembangan penyebaran virus

For Serambinews.com
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh, agar memberlakukan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) di Aceh. 

Presiden Jokowi menawarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat gampong guna menekan perkembangan penyebaran virus Corona di Aceh. Menurut Presiden, berdasarkan pengalaman beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang sudah sukses memperkecil angka penularan Covid-19, penerapan PSBB berbasis lokal untuk sementara ini  menjadi salah satu strategi paling efektif.

"Memang strategi paling pas dari beberapa provinsi, kabupaten/kota yang melakukan adalah strategi intervensi berbasis lokal. Jadi PSBB di tingkat kampung, PSBB di tingkat desa, itu yang paling gampang untuk dikelola manajemennya," kata Presiden saat memberikan pengarahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (25/8/2020).

Penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Hingga Selasa (25/8/2020) tercatat ada 157.859 kasus. Sedangkan di Aceh pada hari yang sama tercatat 1.260 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Presiden menyampaikan agar angka penularan kasus di Aceh bisa dikendalikan, maka pemerintah harus menerapkan sejumlah strategi, antara lain strategi intervensi berbasis lokal. Strategi ini menurut Presiden paling efektif. Selain itu, Presiden juga mengimbau agar penerapan protokol kesehatan terus digaungkan kepada masyarakat. “Jangan biarkan kasus jangkitan Corona terus membesar lagi," pinta Presiden Jokowi.

Ia juga meminta Pangdam IM, Mayjen TNI Hasanuddin dan Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada untuk memback-up Plt Gubernur Aceh dalam melakukan kampanye protokol kesehatan kepada masyarakat. "Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Pak Pangdam, Kapolda, agar Gubernur di-back-up betul yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah sering saya sampaikan: memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun dan berdesakan-desakan".

Sudah sering kita jelaskan bahwa faktor sikap masyarakat yang kurang disiplin terhadap protokol kesehatan menjadi hambatan utama pemerintah dalam menekan penyebaran virus Corona di Aceh. Harusnya, dengan jumlah korban meninggal yang mencapai 40-an orang, sudah cukup menjadi peringatan bagi kita semua untuk sangat berhati-hati dan tidak boleh lengah dalam menerapkan protokol kesehatan terutama saat berada di luar rumah.

Kembali ke soal penerapan PSBB tingkat gampong yang ditawarkan Presiden Jokowi, sebetulnya hal itu pernah disarankan beberapa kalangan kepada Pemerintah Aceh. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Aceh beberapa pekan lalu sudah mewarning supaya Pemerintah Provinsi Aceh memikirkan penerapan PSBB sebagai stratege menekan penularan Covid-19. Namun, wacana itu tidak mendapat sambutan dengan pernyataan bahwa Aceh belum perlu PSBB.

PSBB adalah peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kriteria wilayah yang layak menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit Covid-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian. keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi.

Dengan gambaran aturan semacam itu, harusnya kita memang tidak keberatan jika sudah waktunya harus menerapkan PSBB benar-benar menurut aturan. Toh, waktu terlamanya cuma 2 pekan atau bisa diperpanjang menjadi tiga pekan atau satu bulan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved