Breaking News:

Proyek Multiyears

Ini Permintaan MaTA kepada Pemerintah Aceh dan DPRA Terkait Lelang Proyek Multiyears

MaTA mengeluarkan pernyataan sikap mereka terkait pelelangan proyek Multi Years Contracts (MYC) yang mulai tayang melalui situs lpse.acehprov.go.id.

Penulis: Subur Dani | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Koordinator MaTA, Alfian 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengeluarkan pernyataan sikap mereka terkait pelelangan proyek Multi Years Contracts (MYC) yang mulai tayang melalui situs lpse.acehprov.go.id.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, sikap pertama MaTA adalah meminta secara tegas kepada Pemerintah Aceh untuk membatalkan lelang proyek tersebut.

"Pemerintah Aceh kami harap tidak memaksa proses pelelangan paket multi years dilanjutkan, mengingat proses perencanaan cacat prosedural. Kami sejak januari 2020 sudah mengingatkan Pemerintah Aceh untuk tidak memaksakan pelaksanaan pembangunan tersebut di tahun 2020," kata Alfian.

Karena, lanjutnya, proses proyek tersebut tidak mengikuti pembahasan yang patut sebagaimana perencanaan yang beberbasis kebutuhan dan Pemerintah Aceh dapat melakukan proses perencanaan yang prosedural dengan mengajukan kembali di tahun 2021 sehingga tidak menabrak mekanisme perencanan yang telah diatur.

"Apalagi proses perencanaan yang yang sekarang tidak memiliki analisa amdal, dampak ekonomi selain tidak mengikuti perencaan yang patut. Jadi selama ini ada pihak mengatakan untuk peningkatan ruas jalan tersebut untuk peningkatan ekonomi rakyat, faktanya fiktif karena analisanya tidak ada hanya untuk membangun opini publik seolah olah benar apa yang dikatakan," katanya.

MaTA sendiri, lanjut Alfian, siap berdiskusi dan menantang secara terbuka dengan pemerintah berdasarkan bukti yang cukup terhadap paket-paket tersebut prosesnya cacat proseder dan mengindahkan proses perencanaan yang baik.

Lagi, Pasien Reaktif Meninggal di RSUD SIM Nagan Raya, Jenazah Sempat Dibawa Pulang ke Rumah

Keterlaluan! Hanya Demi Mendulang Banyak Followers, Seorang Bidan ‘Live’ di Medsos Tanpa Busana

Muhibuddin Ucok Terpilih Lagi Jadi Ketua Golkar Aceh Besar

Sikap kedua, MaTA menilai paket-paket tersebut sudah diatur sedemikian rupa atas pihak ketiga yang selaku pelaksana jadi proses tender hanya sebagai formalitas saja.

"Jadi bagi kami paket ini memang by design makanya ketika pihak DPRA menolak dan para aktor bingung dan sampai sampai mencari dukungan pusat supaya paket tersebut bisa dieksekusi. Dan kami tau, apa yang sedang terjadi sejak proses di hilir sampai hulu. Jarang sekali Pemerintah Aceh menyangkut pembangunan rakyat melakukan upaya positif ketika dibatalkan kecuali terhadap paket tersebut," ujarnya.

Sikap ketiga, lanjut Alfian, Mendagri selaku pihak yang berwenang dalam mengevaluasi APBD/APBA tidak menunjukkan konsistensinya pada jalur yang benar dan khusus terhadap paket multiyear Aceh telah mengeluarkan pernyataan keliru dan ini akan berdampak pada perencanaan Aceh selanjutnya.

"Sehingga pembenaran dan mencari ligitimasi menjadi pola baru ketika proses yang terjadi tidak patut sehingga seolah-olah semuanya sudah sesuai prosedural," ujar Alfian.

Keempat, MaTA mendesak secara tegas, DPRA untuk melaporkan secara resmi proses perencanaan paket tersebut ke KPK sehingga KPK dapat mengeluarkan analisa hasil dan potensi komitmen fee.

"Di mana sektor PBJ di Aceh menjadi ruang yang paling rawan terjadinya korupsi selama ini, berdasarkan hasil monitoring kasus peradilan yang kami lakukan. Semoga saja pihak DPRA tidak menyerah atau merasa sudah berusaha dan itu belum cukup," pungkas Alfian.(*)

Dampak Covid-19, Eksportir Kopi Menjerit, Minta Dana Stimulus Untuk Tampung Kopi Petani

Keluarga Pasien Mengamuk di Ruang Pinere, Begini Penjelasan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh

Syahrul Lawan Mualem hingga ke Mahkamah Agung, Begini Respon DPA Partai Aceh

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved