Breaking News:

Salam

Program Pemerintah tak Boleh Tersandera Konflik Politik  

Sejak tiga hari lalu, Pemerintah Aceh mulai melelang proyek multiyears tahun 2020-2022. DPRA sebelumnya sudah membatalkan kesepakatan

www.serambitv.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara manyoritas menyetujui pembatalan nota MoU proyek multi years tahun 2020-2022. 

Sejak tiga hari lalu, Pemerintah Aceh mulai melelang proyek multiyears tahun 2020-2022. DPRA sebelumnya sudah membatalkan kesepakatan atas keberadaan proyek itu. Paket-paket proyek multiyears tersebut muncul di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh, Selasa (25/8/2020). Jumlahnya mencapai 14 paket senilai Rp 2,4 triliun lebih, meliputi pembangunan ruas jalan daerah pedalaman dan kepulauan. Batas akhir pendaftaran lelang hingga 1 September 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR Aceh), Ir Fajri MT menjelaskan,  lelang ke-14 proyek tersebut menggunakan sistem kontrak multiyears agar masa kerjanya menjadi lebih efektif dan efisien, serta bisa menghemat anggaran. Pemerintah berharap pada pertengahan Oktober ini sudah ada pemenang, sehingga bisa langsung dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan proyek. “Semakin cepat pelaksanannya, maka semakin cepat pula manfaatnya dirasakan masyarakat. Dan, masyarakat pasti akan senang karena proyek jalan itu bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu tiga tahun (2020-2022),” sebut Fajri.

Alasan Pemerintah Aceh tetap melelang proyek multiyears tersebut, salah satunya karena pembangunan jalan itu sudah menjadi proyek strategis Pemerintah Aceh dan sudah dijanjikan kepada masyarakat Aceh. Alasan lainnya karena tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, meski sebelumnya DPRA telah membatalkan kesepakatan bersama yang disepakati pimpinan DPRA sebelumnya dengan Pemerintah Aceh.

 Karena itu, apabila proses lelang ini ditunda, masyarakat akan menuding Pemerintah Aceh tidak komit pada janjinya. “Masyarakat dan sejumlah bupati mengharapkan pembangunan jalan bisa tuntas sebelum berakhirnya masa jabatan Pemerintahan Aceh yang sekarang, makanya harus dilelang tahun ini.”

Dalam rapat paripurna DPRA, Rabu (22/7/2020), mayoritas anggota dewan menyetujui pembatalan MoU proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022. Ketua DPRA, Dahlan Djamaluddin, dalam wawancara ekslusif dengan media ini menjelaskan, pembatalan itu dilakukan karena ada kesalahan prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Selain itu juga belum sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Termasuk tidak sesuai dengan PP 12 tahun 2019 di mana salah satunya menyebutkan bahwa kesepakatan para pihak tersebut adalah kesepakatan kelembagaan antara DPRA dan Pemerintah Aceh.

“Peringatan“ terhadap keberadaan proyek itu juga datang dari Direktur Eksekutif Walhi, M Nur. Dalam siaran persnya, Rabu (26/8/2020), mengatakan, pembangunan ruas jalan tersebut akan mengakibatkan rusaknya kawasan hutan secara permanen dan akan berdampak pada meningkatnya bencana alam. "Ketika hutan sudah mulai dirusak, tentu akan meningkat bencana banjir dan lonsor di berbagai kabupaten/kota di lokasi pembangunan jalan itu," katanya.

Kita melihat mereka semunya berbicara dan mengaku bertindak atas alasan yang jelas. Namun, masyarajat  tahu betul ada kepentingan lain di balik pro dan kontra tentang proyek itu. Masyarakat sesungguhnya tentu membutuhkan perubahan. Mereka tak ingin terus menjadi masyarakat yang terisolir hanya karena pemerintah tak membangun prasarana transportasi. Masyarakat yang umumnya petani produsen hasil bumi itu juga tak mau hasil taninya tak berharga hanya karena mereka sulit menjangkau pasar setiap musim panen. Selain itu, masyarakat juga tidak mau program-program pemerintah tidak berjalan hanya karena tersandera oleh konflik politik dan konflik-konflik kepentingan lainnya. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved