Dewan Kerjasama Teluk Menuntut Permintaan Maaf dari Pemimpin Palestina

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Senin (7/9/2020) menuntut permintaan maaf dari pemimpin Palestina.

Hal itu terkait yang digambarkannya sebagai "penghasutan" oleh beberapa faksi Palestina untuk menentang blok ini.

Sekretaris Jenderal GCC Nayef Al-Hajraf mengutuk bahasa penghasutan dan ancaman yang tidak bertanggung jawab.

Perkataan itu dikeluarkan oleh faksi Palestina yang diadakan pada Kamis (3/9/2020).

Dia menyesalkan apa yang disebutnya kekeliruan dan keraguan tentang sikap bersejarah negara-negara GCC dalam mendukung rakyat Palestina.

Al-Hajraf meminta para pemimpin Palestina, serta para peserta pertemuan, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, untuk meminta maaf atas pernyataan provokatif ini, lansir ArabNews, Senin (7/9/2020)

Al Hajraf mengatakan dewan tersebut menuntut permintaan maaf resmi mengingat pertemuan itu disiarkan di saluran TV Palestina yang dikelola pemerintah.

Warga Palestina telah marah dengan kesepakatan antara UEA dan Israel bulan lalu untuk menjalin hubungan penuh.

Sebelumnya, pada Kamis (3/9/2020), Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan dialog nasional yang komprehensif.

Dia mengatakan gerakan Fatah dan Hamas harus memulai dialog untuk mendukung cara-cara mengakhiri perpecahan.

Harus sesuai dengan prinsip "satu pemerintahan dan satu sistem politik".

Selama konferensi video pada Kamis (3/9/2020) dengan ketua kelompok Palestina di Ramallah dan Beirut, Abbas mengatakan:

"Mulai sekarang, tidak ada yang berwenang untuk berbicara atas nama kami. Kami hanya berbicara untuk tujuan kami".

Pertemuan intra-Palestina diadakan untuk membahas cara-cara mencegah rencana aneksasi Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Itu juga terjadi pada saat UEA telah mengumumkan perjanjian normalisasi dengan Israel.

Abbas menekankan Otoritas Palestina menolak peran AS sebagai satu-satunya mediator dalam setiap negosiasi dengan Israel.

Dia juga menyerukan konferensi perdamaian internasional di bawah pengawasan PBB berdasarkan inisiatif perdamaian Arab.

Dalam pidatonya, Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan, rencana Timur Tengah AS untuk menciptakan koalisi regional.

Sehingga, memungkinkan Israel melakukan penetrasi ke negara-negara Arab melalui normalisasi.

"Kami sedang melalui periode yang mengandung risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ancaman strategis terhadap perjuangan Palestina kami dan kawasan," kata Haniyeh.

Dia juga menyerukan pembentukan program politik yang mengakhiri perjanjian Kesepakatan Oslo

Serta mendapatkan kembali persatuan Palestina.

Pada 13 Agustus 2020, UEA dan Israel mengumumkan perjanjian yang ditengahi AS.

Untuk menormalkan hubungan mereka, termasuk membuka kedutaan di wilayah masing-masing.

Otoritas Palestina dan faksi-faksi perlawanan mengecam kesepakatan UEA-Israel.

Palestina mengatakan kesepatakanitu tidak melayani kepentingan Palestina, bahkan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.(*)

• Raja Arab Saudi Minta Presiden Donald Trump Bertindak Adil Terhadap Palestina

• Arab Saudi Izinkan Semua Pesawat dari UEA di Atas Udara Kerajaan, Posisi ke Palestina tak Berubah

• Arab Saudi Hukum Delapan Orang Atas Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi