Breaking News:

Pertumbuhan Ekonomi

Per September 2020, Anggaran Belanja yang Disalurkan ke Aceh Capai Rp 46,6 Triliun

Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk mendukung optimalisasi dan pe

Penulis: Mawaddatul Husna | Editor: Ansari Hasyim
AFP/Kazuhiro NOGI
Seorang pria memperhatikan pergerakan mata uang asing terhadap dolar AS di bursa saham Tokyo, Jepang pada 31 Maret 2020 

Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 12,97 triliun dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 33,66 triliun.

"Dalam rangka melaksanakan berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian, belanja negara difokuskan pada tiga aspek, yaitu kesehatan, social safety net dan pemulihan ekonomi," katanya.

Maka itu, terdapat penyesuaian belanja negara di Aceh dari alokasi semula Rp 51,9 triliun menjadi Rp 46,6 triliun per September 2020.

"Belanja Negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," sebutnya.

Untuk itu, Kantor Wilayah DJPb Aceh, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, berupaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara yang ada di Provinsi Aceh dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik.

Dikatakannya, sampai dengan 3 September 2020, total realisasi Belanja negara di Provinsi Aceh mencapai 72,6 persen.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar 61,1 persen dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 77,0 persen.

"Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk mendukung optimalisasi dan percepatan pelaksanaan anggaran di daerah," kata Syafriadi.

Langkah-langkah strategis dan upaya yang dilakukan antara lain berupa simplifikasi pencairan dana APBN, integrasi dan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pengelolaan APBN, peningkatan layanan kepada stakeholders, serta tetap menjaga dan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan segala pemangku kepentingan.

Percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN, dan percepatan penyaluran akan terus didorong untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan perekonomian. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved