Seorang PNS BPKK Aceh Jaya Diduga Positif Covid-19, Kepala BPKK Tak Tahu

Laporan Riski Bintang I Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya diduga positif Covid-19.

Seorang wanita berinisial C di Kantor BPKK Aceh Jaya diduga positif Covid-19 berdasarkan hasil uji Swab dan masuk dalam daftar 20 orang positif yang diterima tim Gugus Tugas Covid-19 Aceh Jaya.

Kepala BPKK Aceh Jaya Safrul Maryadi yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui pasti kebenaran info terkait pegawai dibawah SKPK positif Covid-19.

Menurutnya, pihak Tim Gugus Tugas tidak memberikan informasi resmi kepada pihaknya terkait dengan hal tersebut.

"Kurang tahu itu, karena pihak Gugus Tugas tidak memberikan informasi resmi kepada kami," ujarnya.

"Hanya saja, memang salah satu pegawai sedang sakit dan tidak masuk ke kantor beberapa hari," ungkapnya.

Safrul menambahkan, jika dirinya juga mendengar ada satu pegawai di SKPK yang terkonfirmasi positif.

"Kalau secara resmi tidak ada (terlulis-red) secara lisan dan disampaikan khusus juga tidak ada," tambahnya.

Namun dirinya membenarkan jika dilakukan penyemprotan desinfektan di kantornya.

• Dandim Aceh Jaya Dukung Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove

• Jadi Zona Merah, Pemkab Aceh Jaya Berlakukan Jam Kerja

• Aceh Jaya Zona Merah, Tes SKB Peserta CPNS Besok Lusa Tetap, Prokes Ketat, Ruang Isolasi Disiapkan

Hanya saja itu merupakan hal rutin yang dilakukan BPKK sebagai bentuk pencegahan Covid-19, ujarnya.

Sedangkan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Aceh Jaya Idham Chalid membenarkan jika ada dua ASN di Aceh Jaya yang terkonfirmasi positif virus Corona.

Hanya saja dirinya meminta agar tidak menyebutkan di instansi mana ASN tersebut berdinas.

"Benar ada dua orang, hanya saja jangan disebutkan dinasnya," ungkapnya.

Ia juga mengatakan jika kedua pasien positif tersebut saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Dikatakan, pihaknya juga sedang melakukan koordinasi dengan pimpinan SKPK terkait untuk melakukan penelusuran atau tracking, siapa saja yang memiliki kontak erat dengan pasien.(*)