Eksponen 98 Siap Fasilitasi Kisruh antara DPRA dengan Plt Gubernur Aceh 

"Menurut tokoh-tokoh Eksponen 98 pokok-pokok pikiran tersebut perlu disampaikan, mengingat perkembangan dinamika politik di Aceh terakhir terkait dengan retaknya hubungan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh yang mengakibatkan digelarnya sidang paripurna penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur," kata Effendi Hasan.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menyikapi kisruh antara DPRA dengan Plt Gubernur Aceh yang semakin tajam, Eksponen 98 merasa bertanggungjawab.

Untuk menjaga agar kedua lembaga tertinggi Aceh itu dapat berjalan sinergi melaksanakan tupoksi masing-masing, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Anggota Eksponen 98, Effendi Hasan mengatakan, dalam forum silaturrahmi yang dilaksanakan khusus untuk menyikapi dinamika tersebut pada tanggal 9 September 2020 lalu melalui aplikasi zoom.

Forum tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Eksponen 98 dan telah melahirkan beberapa pokok pemikiran penting, untuk disampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif.

Salah satunya, Eksponen 98 siap memfasiltasi kisruh antara eksekutif dan legislatif.

"Menurut tokoh-tokoh Eksponen 98 pokok-pokok pikiran tersebut perlu disampaikan, mengingat perkembangan dinamika politik di Aceh terakhir terkait dengan retaknya hubungan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh yang mengakibatkan digelarnya sidang paripurna penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur," kata Effendi Hasan.

• 7 Hari Hilang, Seorang Pria Ditemukan Termutilasi Dalam Koper di Kalibata City

Sengkarut persoalan itu menurut Eksponen 98, belum adanya titik temu kesepakatan kedua belah pihak.

Terhadap beberapa hal yang terjadi dalam keputusan kedua pihak. 

Untuk itu, Eksponen 98 mengimbau agar semua pihak berhenti mengedepankan ego kelembagaan. 

Semua masalah bisa didialogkan dan upaya dialog semestinya dapat dijalankan tanpa harus dibatasi waktu, karena lebih baik untuk kemaslahatan rakyat Aceh.

Effendi menilai, memang sudah ada upaya dialog.

Tapi seolah-olah ada pembatasan dari kedua belah pihak.

Sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan Aceh dan keberlanjutan perdamaian, memiliki kewajiban untuk mengajak kedua pihak untuk lebih fokus  mencapai visi dan misi Aceh.