Rabu, 15 April 2026

Luar Negeri

Pendemo di Thailand Berani Menentang Raja, Serukan Reformasi Monarki di Negeri Gajah Putih

- Sebuah gerakan pro-demokrasi yang dipimpin sekelompok mahasiswa berkembang pesat di Thailand beberapa bulan terakhir.

Editor: Faisal Zamzami
AP PHOTO/WASON WANICHAKORN
Para demonstran pro-demokrasi mengibarkan bendera nasional di lapangan Sanam Luang, saat berdemo di Bangkok, Thailand, Sabtu (19/9/2020). Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan hari itu untuk mendukung para mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak digelarnya pemilu baru dan merombak sistem kerajaan.(AP PHOTO/WASON WANICHAKORN) = 

SERAMBINEWS.COM, BANGKOK - Sebuah gerakan pro-demokrasi yang dipimpin sekelompok mahasiswa berkembang pesat di Thailand beberapa bulan terakhir.

Beberapa aktivis pun secara terbuka menyerukan reformasi monarki, di kerajaan yang tak tergoyahkan di "Negeri Gajah Putih" tersebut.

Terbaru, akhir pekan lalu puluhan ribu orang turun ke jalan menyuarakan aspirasinya di Bangkok.

Mereka mengabaikan peringatan perdana menteri bahwa negara bisa "dilahap api" jika mereka bertindak terlalu jauh.

Lantas, apa sebenarnya yang melandasi demo Thailand dan bagaimana prediksi kelanjutannya? Berikut adalah penjabarannya yang disadur dari AFP, Minggu (20/9/2020).

1. Apa yang diinginkan demonstran?

Para demonstran melakukan unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha.

Mantan panglima militer itu memimpin kudeta pada 2014 dan memerintah kerajaan di bawah kekuasaan militer selama 5 tahun.

Di bawah komando junta, UU baru dirancang sebelum pemilu diadakan tahun lalu, dan Prayuth pun terpilih untuk memimpin pemerintahan sipil.

Para pengunjuk rasa mengatakan, semua proses itu sudah di-setting dan menyerukan agar parlemen dibubarkan, UU dirombak, dan diakhirinya penindasan yang mereka alami.

Mereka juga mengeluarkan daftar 10 tuntutan untuk kerajaan, termasuk menghapus UU pencemaran nama baik yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik.

s
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi melakukan salam tiga jari ketika mereka menghadiri demonstrasi untuk menuntut pemerintah mundur, membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan baru di bawah konstitusi yang direvisi, di kampus Rangsit Universitas Thammasat di luar Bangkok, Thailand Agustus 10, 2020.(REUTERS/CHALINEE THIRASUPA)

UU tersebut adalah salah satu yang paling keras di dunia, dengan hukuman hingga 15 tahun penjara per dakwaan.

 2. Kenapa sekarang?

Kekecewaan menyeruak sejak Februari ketika para pemimpin partai oposisi yang populer di kalangan anak muda, dilarang beroperasi.

Banyak pengunjuk rasa mengatakan, perlawanan terhadap Future Forward Party itu bermotif politik.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved