Aceh Jaya dan Bireuen Adopsi Aplikasi Hak Tanah Milik Banda Aceh, Aminullah Komentar Begini

Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dan Aceh Jaya mengadopsi aplikasi Elektronik-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (e-BPHTB) milik Pemko Banda Aceh.

Resminya kedua daerah tersebut menggunakan aplikasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) replikasi dan adopsi aplikasi e-BPHTB, Jumat (25/9/2020).

Penandatangan MoU ini dilakukan secara virtual. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menandatangani MoU dari Pendopo Wali Kota.

Sedangkan Pemkab Bireuen dan Aceh Jaya, secara bersamaan juga menandatangani dokumen kesepahaman bersama tersebut dari daerahnya masing-masing.

Dari Bireuen, penandatanganan dokumen ini dilakukan Sekda, Ir Zulkifli mewakili Bupati Muzakkar A Gani yang sedang menjalani perawatan karena positif Covid-19.

• Kodim Aceh Tengah Maksimalkan Penyelesaian Sasaran Fisik Saat TMMD, Kerahkan 150 Personel

• Dua Rumah Terbakar di Meunasah Papeun, 7 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal, Dua Sepmor Ikut Dimangsa

• Pulang dari Kebun di Kawasan Amud Mesjid Pidie, Seorang Wanita Diamuk Gajah, Sepeda Motor Terjatuh

Sementara dari Pemkab Aceh Jaya, penandatanganan dokumen ini dilakukan Sekda Mustafa mewakili Bupati T Irfan TB.

“Hari ini (Jumat-red), Pemko Banda Aceh menandatangani MoU bersama Pemkab Bireuen dan Aceh Jaya terkait replikasi dan adopsi aplikasi e-BPHTB. Ini merupakan langkah maju, baik bagi Banda Aceh sendiri maupun bagi Bireuen dan Aceh Jaya,” ujar Aminullah.

Kata Wali Kota, aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari program Banda Aceh Smart City, di mana Pemko Banda Aceh sebagai salah-satu pilot project di Indonesia terus melakukan inovasi-inovasi pembangunan dengan memanfaatkan teknologi.

“Alhamdulillah, hari ini Smart City Banda Aceh sudah bisa dinikmati oleh daerah lain. Kita berharap, ini bisa dimaksimalkan dalam mewujudkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, yang sehat dan jauh dari praktek-praktek korupsi,” ungkap Aminullah.

Diungkapkannya, selain Bireuen dan Aceh Jaya, dalam waktu dekat Pemko juga akan menandatangani MoU dengan daerah lain yang juga ingin mengadopsi aplikasi tersebut.

• Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19, Sebanyak 292 Sarjana IAIN Takengon Diwisuda

• Uang Pablo Escobar Senilai Rp 268 Miliar Kembali Ditemukan Dalam Kantong Plastik

• Anak Din Minimi Lulus Jadi Prajurit TNI AD, Segera Jalani Latihan di Rindam IM Mata Ie

Menurut Aminullah, sebagai salah-satu kota terdepan dalam penerapan teknologi informasi, Banda Aceh siap untuk berbagi dengan daerah lain.

“Ke depan ada juga sejumlah daerah yang ingin mengadopsi e-BPHTB. Kita siap berbagi,” ucap mantan Dirut BPD Aceh ini.

Aminullah memaparkan, aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan efisien.

Terutama pelayanan dalam hal pembayaran pajak, termasuk juga dari kalangan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran.

Dijelaskannya, layanan pajak online e-BPHTB ini merupakan layanan pembayaran, pelaporan, dan verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara elektronik (online) bagi Wajib Pajak/ PPAT.

• Pejabat di Bireuen dan Bener Meriah Terkonfirmasi Positif Covid-19, AJI Minta Jurnalis Waspada

• Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi Diberhentikan Tim Satgas Bireuen, Ini Sasarannya

• Hari Ini, Positif Corona di Aceh Bertambah 190 Kasus, Total Meninggal 150 Orang

Aplikasi e-BPHTB dikembangkan langsung secara mandiri oleh tim IT BPKK Kota Banda Aceh, tujuannya untuk melepaskan ketergantungan dengan pihak ketiga dan lebih leluasa dalam melakukan pengembangan aplikasi ke depannya.

“Aplikasi e-BPHTP Kota Banda Aceh sudah terintegrasi dengan Pusdatin-BPN dan aplikasi PBB (Sismiop) serta aplikasi e-Setor, yakni sistem penyetoran PAD yang terintegrasi langsung dengan Bank Aceh Syariah,” ungkap Wali Kota Aminullah.

Aplikasi ini juga akan dihubungkan dengan database admininstrasi kependudukan (SIAK) dalam rangka validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), khususnya bagi warga Kota Banda Aceh.

“Hal ini selaras dengan implementasi konsep Banda Aceh Smart City dalam meningkatkan pelayanan kepada publik,” papar dia.

“Karenanya, jajaran Pemko memanfaatkan 93 bidang IT di lingkup pemerintahan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pegawainya sendiri (private), khususnya juga kepada masyarakat (public),” tambahnya.

• Kodim 0104/Atim Kebut Pengerjaan Program Bedah Rumah Milik Nek Ngadiem, Janda Uzur di Langsa Baro

• Kecamatan Kota Juang Bireuen Tertinggi Kasus Positif Covid-19, Ini Data Detailnya

• Ternyata Tersangka yang Dikepung Massa Berkayu di Aceh Utara Sudah Curi 40 Sepmor, Begini Kasusnya

Ia pun menyebutkan, aplikasi-aplikasi yang sudah dilahirkan Pemko di antaranya, e-Kinerja, e-Disiplin, e-Delegasi, e-Puskesmas, Sistem Informasi Penerimaan Retribusi (SIPERI), e-Berindah, dan aplikasi surat elektronik (E-Surat).

Kemudian, Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh (Mi Abang), Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDA), Ujian Berbasis Komputer (UBK), KTP Elektronik, dan banyak lagi yang dapat dilihat langsung di laman layanan.bandaacehkota.go.id.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Iqbal Rokan menambahkan, selain memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran, aplikasi ini juga memudahkan PPAT, baik dalam hal data maupun pengontrolan nilai NJOP.

“Seperti disampaikan Pak Wali, dengan adanya aplikasi ini, kita harap tidak ada pungutan-pungutan di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tukasnya.

• Tanggapi Indonesia Police Watch, Dirut PT LIB: Liga 1 dan 2 Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

• Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soekarno-Hatta Diringkus Setelah Kabur ke Samosir

• VIDEO - Seorang Bocah Meninggal Tersengat Listrik Saat Ambil Layang, Ini Detik-detik Evakuasi Mayat

“Kepada petugas kita juga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),” tandasnya.(*)