Adopsi Aplikasi e-BPHTB Milik Banda Aceh, Pemkab Bireuen Optimis Bisa Tingkatkan PAD, Ini Alasannya

Menurut Aminullah, sebagai salah-satu kota terdepan dalam penerapan teknologi informasi, Banda Aceh siap untuk berbagi dengan daerah lain.

• Kodim Aceh Tengah Maksimalkan Penyelesaian Sasaran Fisik Saat TMMD, Kerahkan 150 Personel

• Dua Rumah Terbakar di Meunasah Papeun, 7 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal, Dua Sepmor Ikut Dimangsa

• Uang Pablo Escobar Senilai Rp 268 Miliar Kembali Ditemukan Dalam Kantong Plastik

“Ke depan ada juga sejumlah daerah yang ingin mengadopsi e-BPHTB. Kita siap berbagi,” ucap mantan Dirut BPD Aceh ini.

Aminullah memaparkan, aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan efisien.

Terutama pelayanan dalam hal pembayaran pajak, termasuk juga dari kalangan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran.

Dijelaskannya, layanan pajak online e-BPHTB ini merupakan layanan pembayaran, pelaporan, dan verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara elektronik (online) bagi Wajib Pajak/ PPAT.

Aplikasi e-BPHTB dikembangkan langsung secara mandiri oleh tim IT BPKK Kota Banda Aceh, tujuannya untuk melepaskan ketergantungan dengan pihak ketiga dan lebih leluasa dalam melakukan pengembangan aplikasi ke depannya.

• Anak Din Minimi Lulus Jadi Prajurit TNI AD, Segera Jalani Latihan di Rindam IM Mata Ie

• Pejabat di Bireuen dan Bener Meriah Terkonfirmasi Positif Covid-19, AJI Minta Jurnalis Waspada

• Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi Diberhentikan Tim Satgas Bireuen, Ini Sasarannya

“Aplikasi e-BPHTP Kota Banda Aceh sudah terintegrasi dengan Pusdatin-BPN dan aplikasi PBB (Sismiop) serta aplikasi e-Setor, yakni sistem penyetoran PAD yang terintegrasi langsung dengan Bank Aceh Syariah,” ungkap Wali Kota Aminullah.

Aplikasi ini juga akan dihubungkan dengan database admininstrasi kependudukan (SIAK) dalam rangka validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), khususnya bagi warga Kota Banda Aceh.

“Hal ini selaras dengan implementasi konsep Banda Aceh Smart City dalam meningkatkan pelayanan kepada publik,” papar dia.

“Karenanya, jajaran Pemko memanfaatkan 93 bidang IT di lingkup pemerintahan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pegawainya sendiri (private), khususnya juga kepada masyarakat (public),” tambahnya.

Ia pun menyebutkan, aplikasi-aplikasi yang sudah dilahirkan Pemko di antaranya, e-Kinerja, e-Disiplin, e-Delegasi, e-Puskesmas, Sistem Informasi Penerimaan Retribusi (SIPERI), e-Berindah, dan aplikasi surat elektronik (e-Surat).

• Hari Ini, Positif Corona di Aceh Bertambah 190 Kasus, Total Meninggal 150 Orang

• Kodim 0104/Atim Kebut Pengerjaan Program Bedah Rumah Milik Nek Ngadiem, Janda Uzur di Langsa Baro

• Makin Dekat Hari Pernikahan, Nikita Willy Prewedding Kenakan Adat Lampung, Pakai Siger Pepadun

Kemudian, Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh (Mi Abang), Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDA), Ujian Berbasis Komputer (UBK), KTP Elektronik, dan banyak lagi yang dapat dilihat langsung di laman layanan.bandaacehkota.go.id.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Iqbal Rokan menambahkan, selain memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran, aplikasi ini juga memudahkan PPAT, baik dalam hal data maupun pengontrolan nilai NJOP.

“Seperti disampaikan Pak Wali, dengan adanya aplikasi ini, kita harap tidak ada pungutan-pungutan di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tukasnya.

“Kepada petugas kita juga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),” tandasnya.(*)