Reformasi PBB
Netralitasnya Mulai Diragukan, Para Ahli Desak PBB Lakukan Reformasi
Ada desakan menjaga netralitas sistem PBB dengan mendorong lebih banyak peran dari negara-negara yang selama ini kurang terwakili.
lihat foto
Menyinggung hak veto Rusia dan ketidakpedulian China yang memblokir bantuan kemanusiaan kepada warga tertindas di Suriah, Ban mengatakan DK PBB belum dapat melakukan tugasnya bahkan di bawah piagam PBB.
“Itu membuat saya frustrasi sebagai sekretaris jenderal, saya tidak dapat membantu orang-orang di Suriah. Ada usulan di DK PBB agar negara-negara P5 tidak menggunakan hak veto untuk memblokir bantuan kemanusiaan. Namun upaya mulia ini juga tidak didukung banyak negara lain,” ucap dia.
Namun Ban menilai pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada tahun 2002 sebagai salah satu pencapaian terbesar PBB.
ICC adalah satu-satunya pengadilan internasional permanen dengan yurisdiksi untuk menuntut individu atas kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
"Itu telah menanamkan ketakutan dan mengirimkan sinyal kuat kepada para pemimpin dunia dan penjahat," kata Ban.
Vijay Nambiar, pensiunan diplomat India yang bertugas di PBB dan ajudan Ban Ki-moon, mengatakan ada tren meningkat di mana negara-negara mundur dari multilateralisme.
Hal itu, kata dia, terjadi karena keangkuhan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Tren mengatur pengelompokan di luar PBB
Nambiar menekankan sudah waktunya bagi PBB mereformasi dan meninjau kembali struktur dasar organisasinya.
Hal ini terjadi karena banyak negara kini mencari solusi atas masalah dengan mendekati organisasi regional dan internasional lainnya.
Karena kegagalan PBB, sebanyak 34 blok kawasan dan internasional telah muncul di luar PBB.
Mulai dari Uni Eropa hingga G7, G20, NATO, Shanghai Cooperation Organization, ASEAN, dan lainnya.
Lebih dari 15 perjanjian juga muncul di luar sistem PBB, termasuk Grup Keamanan Nuklir, Rezim Kontrol Teknologi Rudal, Grup Australia, dan Pengaturan Wassenaar.
Mengenai reformasi sistem PBB, Syed Akbaruddin, pensiunan diplomat lainnya yang hingga saat ini menjadi perwakilan tetap India di PBB di New York, mengatakan hanya konflik yang berpotensi mengubah tatanan dunia.
Di masa lalu, kata dia, tatanan dunia berubah pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II.
